Manado, aksaranews.com — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDI-P untuk menunda rencana mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi ini dikeluarkan melalui surat resmi nomor 7295/IN/DPP/II/2025 pada Kamis malam, 20 Februari 2025.
Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, membenarkan bahwa surat ini merupakan arahan langsung dari Megawati dan wajib ditaati oleh seluruh kader.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke Magelang yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025,” tulis Megawati dalam surat tersebut.
Namun, meski ada larangan tegas dari Ketua Umum, sejumlah kepala daerah dari PDI-P tetap memutuskan untuk menghadiri acara retret tersebut.
Salah satu diantaranya adalah Wali Kota Manado, Andrei Angouw, dan Bupati Bolmut Sirajudin Lasena.
Menurut sumber terpercaya, Andrei Angouw tetap berangkat ke Magelang meskipun sudah ada instruksi dari partai. Acara retret tersebut rencananya juga akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Walikota (Andrei Angouw) ikut ke Magelang,” ungkap sumber media ini pada Jumat (21/02/2025).
Sementara itu, Walikota Manado, Andrei Angouw, belum memberikan tanggapan resmi terkait keputusan mereka untuk tetap berangkat.
Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh media ini melalui pesan singkat whatsapp +62 811430XXX namun belum ada tanggapan.
Adapun beredar sebuah foto Andrei Angouw mengenakan seragam loreng akmil bersama sejumlah kepala daerah di Sulawesi Utara.
Kabar ini menimbulkan pertanyaan besar terkait disiplin kader terhadap instruksi partai.
Apakah akan ada sanksi bagi mereka yang tetap mengikuti retret di Magelang? Atau justru ada dinamika politik lain di balik keputusan tersebut? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
