Manado, aksaranews.com — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara, Erry Juliani Pasoreh, S.H., M.Si., menghadiri pertemuan bersama Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Rabu (4/6/2025).
Pertemuan itu digelar untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas antarlembaga di bidang kehutanan.
Pertemuan strategis ini berlangsung dalam suasana akrab dan produktif, menandai komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan BPN dalam menyelesaikan berbagai isu pertanahan, terutama yang berkaitan dengan kawasan hutan.
Kepala Kanwil BPN Sulut, Erry Juliani Pasoreh, menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penyelesaian persoalan lahan, termasuk dalam agenda reforma agraria dan legalisasi aset di wilayah hutan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemprov Sulut demi terwujudnya tata kelola pertanahan dan kehutanan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat,” ujar Erry Pasoreh.
Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus Komaling menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan pertanahan dan kehutanan, agar pembangunan tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.
Wakil Gubernur Victor Mailangkay dalam kesempatan yang sama mengapresiasi peran BPN dalam mendukung program strategis pemerintah daerah.
Ia menyatakan bahwa sinergi lintas sektor adalah kunci keberhasilan dalam penataan ruang dan perlindungan kawasan hutan.
Pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah konkret untuk mempercepat pemetaan partisipatif, sertifikasi tanah masyarakat di kawasan perbatasan hutan, serta peningkatan kapasitas SDM lintas instansi.
Koordinasi ini menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan bersama yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menekan potensi konflik agraria di wilayah Sulawesi Utara.
