Jakarta, aksaranews.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya memperkuat peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah sebagai kunci penyelesaian persoalan agraria.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ossy menegaskan, GTRA yang dipimpin langsung kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, memegang peran strategis. Ia mencontohkan keberhasilan Majalengka yang mampu menyelesaikan persoalan tanah warga.
“Kami terus mendorong penguatan peran GTRA di daerah. Kami melihat adanya success story di daerah, seperti di Majalengka, di mana Plt. Bupati Majalengka saat itu berhasil mendorong pelepasan kawasan hutan seluas 34 hektare yang telah ditempati warga selama bertahun-tahun,” ujar Ossy.
Hasil pelepasan kawasan hutan tersebut berdampak besar. Lebih dari 1.600 kepala keluarga memperoleh sertipikat hak atas tanah secara resmi.
Menurut Ossy, capaian itu menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat Reforma Agraria.
“Kami percaya bahwa pengelolaan pertanahan di daerah tidak bisa lepas dari peran aktif kepala daerah. Maka dari itu, GTRA harus diperkuat dan dioptimalkan agar masyarakat di kawasan-kawasan yang selama ini belum tersentuh legalisasi bisa segera memperoleh hak hukumnya,” katanya.
Ossy juga menekankan bahwa penyelesaian masalah agraria di kawasan hutan tidak bisa dilepaskan dari kewenangan Kementerian Kehutanan.
Proses legalisasi baru bisa dilakukan setelah kawasan hutan dilepaskan.
“Kementerian ATR/BPN tidak bisa melakukan legalisasi hak atas tanah yang berada di kawasan hutan sebelum ada proses pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan,” pungkasnya.
RDP ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Selain membahas peran GTRA, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid juga memaparkan rencana kerja aksi Kementerian ATR/BPN tahun 2026.
Rapat turut diikuti Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama ATR/BPN. ***
