Minut, aksaranews.com — Perundingan bipartit antara karyawan dan PT Cipta Niaga Semesta (CNS) di Minahasa Utara belum menghasilkan kesepakatan final.
Perundingan yang berlangsung Selasa (8/9/2026) di Kantor PT CNS Minahasa Utara itu membahas sejumlah tuntutan terkait hak-hak ketenagakerjaan.
Karyawan Joko Utomo dalam perundingan tersebut diwakili Firmansyah Pratama Alim, S.H., M.H., selaku Direktur FPA Law Office.
Tuntutan yang dibahas antara lain uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), uang penggantian hak (UPH), serta hak ketenagakerjaan lainnya.
Dari pihak perusahaan, perundingan dihadiri RSM Rovy bersama tim PT CNS.
Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan belum bersedia mengisi formulir hasil perundingan bipartit yang telah disiapkan.
PT CNS menyampaikan bahwa hasil pembahasan dan tuntutan karyawan akan lebih dulu diserahkan kepada tim legal perusahaan untuk dipelajari dan mendapatkan arahan hukum.
Karena itu, kedua pihak belum mencapai keputusan akhir mengenai penyelesaian hak-hak yang dituntut karyawan.
Kuasa pendamping karyawan, Firmansyah Pratama Alim, mengatakan pihaknya menghormati proses internal yang dilakukan perusahaan. Namun, ia berharap proses tersebut tetap memberikan kepastian terhadap posisi dan tuntutan masing-masing pihak.
“Kami menghormati bahwa pihak perusahaan perlu melakukan koordinasi dengan tim legal. Namun, kami berharap proses tersebut tidak berlarut-larut dan pada pertemuan berikutnya perusahaan dapat memberikan tanggapan yang jelas terhadap tuntutan hak-hak pekerja,” ujar Firmansyah, Kamis (10/9/2026).
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak menunda perundingan dan menjadwalkan pertemuan berikutnya pada Senin (21/9/2026) melalui Zoom Meeting.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperjelas tuntutan pembayaran pesangon, UPMK, UPH, dan hak ketenagakerjaan lainnya, sekaligus menentukan langkah penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pihak karyawan menyatakan tetap mengutamakan penyelesaian melalui perundingan bipartit dan musyawarah. Jika perundingan tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Dengan penundaan ini, kedua pihak masih memiliki kesempatan untuk mengkaji dan mempersiapkan posisi masing-masing sebelum perundingan dilanjutkan pada 21 September 2026.












