Nusron Wahid Dorong Sinergi PPAT dan Pemda Percepat Layanan Pertanahan

Nusron Wahid Dorong Sinergi PPAT dan Pemda Percepat Layanan Pertanahan

Sleman, aksaranews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyosialisasikan transformasi layanan pertanahan kepada jajaran Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Nusron menyampaikan transformasi tersebut dalam pertemuan di Politeknik Agraria STPN, Sleman, DIY, Jumat (4/9/2026). Dua layanan yang menjadi fokus transformasi ialah Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak Terintegrasi.

“Kita akan menyampaikan tentang transformasi pelayanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Ada dua bentuk transformasi yang ingin kita berikan. Sudah kita kick off pada tanggal 17 Agustus tahun 2026,” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (04/09/2026).

Melalui Pengukuran Terjadwal, masyarakat yang mengajukan pendaftaran tanah akan memperoleh jadwal pengukuran dengan prinsip first in, first out (FIFO). Permohonan yang masuk lebih dahulu diproses lebih dahulu untuk mencegah penumpukan antrean.

“Pengukuran Terjadwal kita kasih jadwal maksimal 12 hari. Jadwal nunggu 7 hari dan pelaksanaannya hingga menjadi Peta Bidang Tanah (PBT) maksimal 5 hari sehingga total 12 hari,” jelas Menteri Nusron.

Sementara itu, Peralihan Hak Terintegrasi menargetkan seluruh proses selesai maksimal 10 hari. Durasi tersebut mencakup verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah selama tiga hari, pembuatan akta oleh PPAT selama dua hari, serta penyelesaian proses di Kantor Pertanahan selama lima hari.

Nusron menekankan, percepatan layanan membutuhkan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, PPAT, dan pemerintah daerah. Sebab, sebagian tahapan berada di luar kewenangan Kementerian ATR/BPN.

“Ini dalam rangka untuk melaksanakan ini supaya cepat dan bisa berjalan harus kolaborasi dan sinergi,” tegasnya.

Untuk mendukung transformasi, Nusron mendorong Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan membangun kerja sama dengan pemerintah daerah. Kolaborasi antara lain mencakup integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) serta percepatan verifikasi BPHTB.

Dalam kesempatan itu, Nusron juga menjelaskan transformasi organisasi di Kantor Pertanahan. Perubahan tersebut memperkuat pendekatan kewilayahan dan memperluas pemahaman pejabat struktural terhadap layanan pertanahan.

“Kepala Seksi (Kasi)-nya berdasarkan kewilayahan. Kasi satu membawahi per kecamatan semua urusan di situ. Kasi satu itu yang membawahi, supaya Kasi itu sudah mulai berlatih menjadi Kepala Kantor,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Nusron didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, Sepyo Achanto. Perwakilan Kantor Pertanahan se-DIY juga menghadiri kegiatan tersebut.

"Mau Berita Terbaru Lainnya dari aksaranews.com? Yuk Follow Kami di Google News"