Jakarta, aksaranews.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memaparkan progres pengadaan tanah untuk hunian tetap (huntap) warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Laporan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Ossy mengungkapkan bahwa proses pengadaan tanah sudah berjalan setelah Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyerahkan dokumen permohonan kepada Kementerian ATR/BPN.
“Saat ini, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menyerahkan dokumen permohonan Pengadaan Tanah agar Kementerian ATR/BPN bisa melakukan pelaksanaannya,” kata Ossy.
Namun, menurutnya, sejumlah dokumen masih perlu diperbaiki.
“Jadi kami mohon kepada Bapak Bupati Flores Timur, sambil proses ini berjalan, agar kita juga selalu mengikuti aturan perundangan yang berlaku, kita terus usahakan untuk dilengkapi dokumennya,” ujarnya.
Ossy menambahkan, pemaparan terkait rencana pengadaan tanah sudah dilakukan di Kanwil BPN NTT pada 7 Agustus 2025. Kemudian, pada 11 dan 19 Agustus 2025, Kanwil BPN NTT juga telah mengirimkan detail dokumen yang harus dilengkapi Pemkab Flores Timur.
“Dokumen-dokumen ini tentunya kita butuhkan karena di sana juga akan ada penetapan dari kabupaten terkait masyarakat adat. Jangan sampai nanti kalau pengadaan tanahnya di-bypass, akan ada masyarakat adat yang merasa tidak terwadahi,” tegas Ossy.
Dalam rapat tersebut, Menko PMK Pratikno menekankan perlunya langkah strategis agar penanganan bencana berjalan lebih cepat dan efektif.
“Saya kira kita perlu memikirkan lebih fundamental langkah apa ke depan agar penanganan bencana itu jauh lebih cepat. Misalnya untuk penentuan lokasi (relokasi), kalau ke depannya daerah rawan bencana itu sudah langsung dipetakan zona yang tepat untuk relokasi, kita tidak perlu membahas penentuan zona relokasi lagi, karena kita sudah punya peta potensi zona relokasinya,” jelasnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta sejumlah pejabat terkait. Dari ATR/BPN, hadir mendampingi Wamen, Plh. Direktur Bina Pencadangan dan Pengadaan Tanah, Agustin Iterson Samosir.
Dengan koordinasi lintas kementerian ini, pemerintah berharap pengadaan tanah bagi hunian tetap korban erupsi Lewotobi dapat segera terealisasi dengan tetap mengedepankan transparansi, kepatuhan hukum, dan perlindungan hak masyarakat adat.
