Jakarta, aksaranews.com — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah menekan sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital.
Penegasan itu ia sampaikan usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut Wamen Ossy, digitalisasi layanan pertanahan menjadi langkah krusial untuk mempercepat administrasi, mengurangi celah tumpang tindih lahan, dan memperkuat transparansi data.
“Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ujar Wamen Ossy.
Ia menjelaskan, sebagian besar tugas Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Karena itu, modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diberikan lebih cepat, akurat, dan transparan.
Selain transformasi digital, Kementerian ATR/BPN juga memperkuat dua program nasional: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.
Kedua program itu dinilai berperan besar dalam pemerataan kepemilikan lahan serta memberi kepastian hukum bagi masyarakat.
“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” kata Wamen Ossy.
Ia berharap masyarakat terus mendukung upaya peningkatan pelayanan pertanahan.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah,” tutupnya.
