PTUN Manado menangkan gugatan perangkat Desa Koka, Minahasa

  • Whatsapp
PTUN Manado menangkan gugatan perangkat Desa Koka, Minahasa

Minahasa, aksaranews.com Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, Sulawesi Utara memutuskan menerima gugatan penggugat yakni para perangkat desa yang diberhentikan, untuk seluruhnya dan membatalkan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Koka, dengan Nomor.1/SK-HT/I/2021, tentang pemberhentian perangkat desa, serta mengembalikan penggugat pada jabatan semula.

Putusan majelis hakim yang diketuai Al’an Basyier, S.H., M.H, anggota Sri Listiani, S.H., M.Kn serta Anang Suseno Hadi, S.H., MH, tertuang dalam nomor perkara : 22/G/2021/PTUN.Mdo.

Tim kuasa hukum penggugat, Nicky Lumingas, SH, menyampaikan sangat menghormati proses jalannya persidangan dan menghormati keputusan yang sudah diambil para majelis hakim serta memberikan rasa keadilan bagi para penggugat.

“Kami tim kuasa hukum, bersama dengan para penggugat mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang sudah memberi rasa keadilan bagi para penggugat lewat putusannya,” kata Nicky Lumingas, Kamis, (05/08/2021).

Menurut Nicky, hasil putusan ini sangat adil karena dalam persidangan tidak ada bukti otentik dari tergugat (Hukum Tua Desa Koka) yang menerangkan penggugat terlibat dalam politik praktis, sehingga keterangan dari saksi tergugat dapat terbantahkan.

“Tidak ada bukti otentik dari tergugat yang menerangkan keterlibatan dalam politik praktis dari ke 4 perangkat desa ini, sehingga keterangan saksi tergugat dapat terbantahkan,” jelas Nicky didampingi kuasa hukum lainnya Gary Wangko, SH dan Glen Lumingkewas, MH.

Adapun gugatan yang diajukan penggugat tentang pemberhentian perangkat Desa Koka, Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, dengan nomor: SK bernomor 1/SK-HT/I/2021.

Alasan SK pemberhentian ini dikeluarkan kepala Desa Koka, karena dirinya menduga perangkat Desa-nya terlibat politik praktis pada perhelatan pemilihan serentak tahun 2020 kemarin.

Empat perangkat yang diberhentikan secara sepihak ini pun sepakat membawa masalah ini ke jalur hukum.

Mereka adalah, SS Kepala urusan perencanaan Desa Koka, SS Kepala Jaga VI Desa Koka, SK Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Koka dan VK Meweteng jaga 2 Desa Koka.

Dalam fakta persidangan, tergugat dalam hal ini Hukum Tua Desa Koka, Tommy Koraag, S.Sos, bersama dengan 5 orang saksi yang dihadirkan, tidak dapat membuktikan bahwa ke 4 perangkat desa ini terlibat politik praktis.

Sebaliknya, penggugat dalam hal ini para perangkat desa yang diberhentikan hanya membawa 2 orang saksi, membantah tuduhan saksi tergugat dan cukup untuk membuktikan bahwa penggugat tidak terlibat dalam politik praktis.

Sehingga itu majelis Hakim memutuskan menerima gugatan penggugat (Para perangkat desa yang diberhentikan) untuk seluruhnya dan membatalkan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Koka, dengan Nomor.1/SK-HT/I/2021, tentang pemberhentian perangkat desa, serta mengembalikan penggugat pada jabatan semula.

Pewarta: Charly │ Editor: Redaksi

Pos terkait