Jakarta, aksaranews.com — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menyampaikan pandangannya mengenai sikap Indonesia di panggung global melalui unggahan video di akun Facebook pribadinya, Kamis (5/3/2026).
Video berdurasi 2 menit 59 detik itu juga memuat pesan kepada pemerintah Indonesia terkait dinamika geopolitik internasional.
Dalam video tersebut, Anies menyinggung posisi historis Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan global.
Ia mengingatkan bahwa sejak awal berdirinya, Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap penolakan penjajahan serta penghormatan terhadap hukum internasional.
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin urun pendapat tentang sikap kita di panggung global. Indonesia adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan. Di pembukaan UUD 1945, kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai pelopor Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok, kita mewarisi reputasi sebagai suara dunia ke-3 yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional,” ucap Anies.
Ia kemudian menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurut Anies, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi sikap Indonesia terhadap prinsip keadilan internasional.
“Karena itu keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?,” kata Anies.
Ia juga menyinggung keputusan militer terbaru yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan kontradiksi terhadap klaim forum perdamaian yang dipimpin oleh pihak yang sama.
“Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian. Namun ketuanya, yaitu Presiden Trump justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan dan dengan level korban sampai ke kepala negara. Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa, ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?” tegasnya.
Anies menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif seharusnya tetap berpijak pada nilai-nilai kedaulatan dan keadilan internasional.
“Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita. Yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan. Bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya,” ujarnya.
Ia bahkan menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan keluar dari forum tersebut sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip politik luar negeri.
“Maka kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas; maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri,” terangnya.
Anies menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa langkah tersebut bukan bentuk penolakan terhadap perdamaian, melainkan wujud kesetiaan terhadap nilai dan sejarah diplomasi Indonesia.
“Dan keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti-perdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa. Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius!,” tutup Anies sembari mengucapkan salam, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.”
