Boltim, aksaranews.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) meraih predikat Zona Hijau kualitas tinggi (dengan hasil 79,98 dengan kategori B) untuk penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023.
Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Harris Pratama Sumanta, ST, MT., yang mewakili Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si., bertempat di The Sentra Hotel Manado, Rabu (24/04/2024).
Acara yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi utara (Sulut) ini dirangkaikan dengan kegiatan Musrenbang RPJPD Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.
Gubernur Sulawesi Utara, Dr. (H.C.) Olly Dondokambey, SE., saat membuka kegiatan menyampaikan, bahwa pelaksanaan kegiatan Musrenbang RPJPD dan RKPD ini untuk memperoleh masukan perkembangan kebijakan perencanaan nasional dan kabupaten/kota.
“Dengan tujuan meningkatkan sinergitas prioritas sasaran dan menjadi acuan Kepala Daerah untuk menyusun Visi dan Misi ke depan,” kata Gubernur Olly Dondokambey.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Boltim, Harris Sumanta, hadir mewakili Bupati menyampaikan keberhasilan pembangunan daerah perlu koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar fungsi pemerintahan daerah, provinsi maupun pemerintah pusat.
“Sehingga, benar-benar dapat merumuskan arah kebijakan dan Visi Misi Daerah, khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ke depan,” ujar Harris Sumanta.
Sementara itu, Kepala Bappeda Boltim, Ir. James H. D. Kinontoa menyampaikan, bahwa sebelum pelaksanaan Musrenbang ini, Bappeda Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Pra Musrenbang, dalam kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Bappeda telah menyampaikan usulan program/kegiatan ke Bappeda Provinsi.
“Ada beberapa usulan yang kami sampaikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi diantaranya rehabilitasi jalan karena adanya penurunan jalan pada ruas jalan Modayag – Molobog, Rehabilitasi Jembatan yang berada di ruas jalan Togid-Kokapoy-Kekenturan dan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK/SMA ada sekitar 38 usulan. Usulan-usulan tersebut telah di bahas dan semoga dapat di akomodir,” tandas Kinontoa.
Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Bupati/Walikota se provinsi Sulawesi Utara, pimpinan Instansi Vertikal Kementerian dan Lembaga, Kepala Perangkat Daerah, Akademisi, Tenaga Ahli dan Staf Khusus Gubernur, Pejabat Fungsional Ahli Utama Provinsi Sulut, Perbankan, Organisasi Profesi, LSM, Tokoh Agama dan Masyarakat.
