Pemerintah bahas usulan 5 WPR di Boltim, Simbalang jadi prioritas

  • Whatsapp
Peta wilayah pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (foto: istimewa)

Boltim, aksaranews.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP).

RDP dilaksanakan di ruang rapat Komisi II, lantai II, Kantor DPRD Boltim, Senin (13/09/2021), bersama Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Kabupaten Boltim.

Bacaan Lainnya

Kegiatan RDP dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Jabir, didampingi Ketua Komisi II Sofyan Alhabsyi dan Sekretaris Komisi II Sunarto Kadengkang.

Dalam RDP tersebut membahas terkait tindak lanjut anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja ke Dinas ESDM atas surat yang dikirim oleh Gubernur Sulawesi Utara tentang usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Pertemuan ini menindaklanjuti kunjungan kami ke Dinas ESDA Provinsi terkait usulan WPR di Boltim,” ucap Mujammad Jabir mengawali RDP yang dihadiri Asisten II MR Alung dan Hasirwan, ST., selaku Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Boltim.

Dalam rapat tersebut muncuat rencana Pemerintah melakukan pengusulan WPR di Kabupaten Boltim di lima wilayah berpotensi miliki kandungan emas yang melimpah.

Diantaranya Buyat Kecamatan Kotabunan, Simbalang Kecamatan Tutuyan, Mintu, Matabulu dan Motongkad (Bobuatan).

Lebih lanjut Muhammad Jabir menuturkan, Pemerintah dalam hal ini DPRD Boltim bersama pihak eksekutif perlu berupaya agar di Kabupaten Boltim miliki WPR yang menjadi lahan garapan masyarakat penambang.

Wilayah tersebut kata Jabir tidak boleh atas nama perusahaan, sehingga perlu hati-hati dalam menentukan WPR baik di Motongkad yang katanya sudaj ada perusahaan dan Simbalang.

“Bila lokasi Motongkad atau lainnya jadi WPR maka itu milik umum, tidak boleh ada kapleng perusahaan,” sebutnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Boltim Sunarto Kadengkang menyebut selain wilayah Simbalang yang jadi prioritas, di Motongkad (Bobuatan) juga perlu diusulkan menjadi WPR.

“Di Motongkad perlu dijadikan WPR. begitu juga Simbalang yang coba dulu kita genjot minimal sampai tahun 2022. Karena, ini juga bagian daripada aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat penambang di sana,” sebut Sekretaris Komisi II DPRD Boltim.

Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Boltim dan Pemerintah Boltim (Foto: aksaranews.com)

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Boltim, Hasirwan, ST., menjelaskan, dalam pengusulan WPR, Pemkab perlu menyiapkan data serta peta wilayah garapan pertambangan emas.

Pos terkait