Boltim, aksaranews.com — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Boltim, Abdal Mamonto, dengan tegas membantah adanya pengumpulan uang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan dukungan terhadap calon legislatif di daerah ini.
Dalam keterangan resminya, Abdal Mamonto menyatakan bahwa BKPSDM Boltim tidak memiliki keterlibatan dalam urusan politik dan tidak ada instruksi atau kebijakan yang mewajibkan ASN untuk memberikan kontribusi finansial kepada calon legislatif.
“Proses politik dan dukungan terhadap calon legislatif adalah hak masing-masing individu. Namun, saya tegaskan bahwa tidak ada pemaksaan atau pengumpulan uang dari ASN untuk tujuan politik,” ungkap kepala BKPSDM Boltim, Abdal Mamonto.
Pernyataan yang disampaikan Abdal ini sebagai respons atas adanya informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan pemungutan uang terkait partisipasi ASN dalam mendukung salah satu calon legislatif.
“Tidak ada permintaan uang kepada ASN. Kami akan menelusuri siapa yang membuat isu ini,” kata Abdal Mamonto, dalam rilis yang diterima media ini, Selasa.
Menurut Abdal, tangkapan layar dalam pesan WhatsApp diduga sengaja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membentuk opini.
Begitu juga dengan postingan dari akun facebook yang dijadikan sumber pemberitaan salah satu media massa yang diduga merupakan akun fake atau akun palsu.
“Ini sengaja disebarkan. Sekarang ini banyak akun palsu dibuat untuk menyebarkan isu dan menjatuhkan orang lain,” ucapnya.
Abdal juga menyayangkan masih ada media mainstream yang menyadur informasi hanya berdasarkan postingan di media sosial, apalagi informasinya dari akun palsu.
“Pemilik akun saja palsu apalagi dengan isi informasinya. Padahal, untuk memuat berita harus dari narasumber yang jelas,” sesal Mamonto.
Abdal pun mengajak seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merugikan integritas pemerintah daerah.
“Kami memahami pentingnya netralitas ASN dalam konteks politik. BKPSDM Boltim berkomitmen untuk menjaga profesionalisme dan integritas pegawai negeri sipil, serta tidak akan terlibat dalam hal-hal yang dapat merusak citra ASN,” tegas Mamonto.
Terakhir, Kepala BKPSDM Boltim berharap klarifikasi ini dapat meredakan kekhawatiran dan memastikan bahwa proses politik di daerah ini tetap berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
