Politik, aksaranews.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merupakan partai politik nasionalis yang lahir dari dinamika panjang politik Indonesia, khususnya pada era Orde Baru.
Awal Mula PDI
Cikal bakal PDI bermula pada 10 Januari 1973, ketika pemerintah Orde Baru melakukan fusi partai politik.
Lima partai nasionalis dan Kristen—PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba—digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Sejak awal, PDI diposisikan sebagai salah satu dari tiga kekuatan politik resmi bersama Golkar dan PPP.
Munculnya Megawati Soekarnoputri
Perjalanan PDI mengalami titik balik penting pada awal 1990-an, ketika Megawati Soekarnoputri, putri Proklamator Soekarno, terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada Kongres Surabaya 1993.
Kepemimpinannya mendapat dukungan luas akar rumput, namun menuai resistensi dari pemerintah Orde Baru.
Konflik internal memuncak pada 27 Juli 1996, dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli, ketika kantor DPP PDI di Jakarta diserbu.
Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme dan memperkuat posisi Megawati sebagai ikon demokrasi.
Lahirnya PDI Perjuangan
Pasca runtuhnya Orde Baru pada 1998, Megawati dan pendukungnya mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada 14 Februari 1999.
Kata Perjuangan mencerminkan tekad melawan ketidakadilan dan memperjuangkan demokrasi sejati.
Peran di Era Reformasi
Pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak.
Meski Megawati tidak langsung menjadi presiden, ia kemudian menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5 (2001–2004).
Sejak itu, PDI Perjuangan konsisten menjadi salah satu kekuatan utama politik nasional dan memenangkan Pemilu Legislatif pada 2014, 2019, serta mengantarkan kadernya Joko Widodo sebagai Presiden RI dua periode.
Ideologi dan Arah Politik
PDI Perjuangan berlandaskan Pancasila 1 Juni 1945, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Partai ini menempatkan diri sebagai partai wong cilik dan terus menegaskan garis politik pro-rakyat dalam setiap kontestasi politik. ***
