Kotamobagu, aksaranews.com — Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menghadiri High Level Meeting (HLM) lintas sektoral yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara di Manado, Senin (23/2/2026).
Pertemuan ini mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) se-Sulawesi Utara untuk menyelaraskan langkah menghadapi tantangan ekonomi 2026.
Dalam forum tersebut, Rendy menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu untuk menjalankan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi.
“Koordinasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah daerah harus adaptif, inovatif, dan responsif. Bukan hanya soal menjaga inflasi, tapi juga bagaimana inovasi digital meningkatkan kualitas pelayanan publik secara langsung,” ujar Rendy.
Pertemuan strategis ini juga diwarnai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kesepakatan tersebut mencakup penguatan kerja sama fiskal, sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan daerah, serta digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi agar lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, peningkatan kapasitas fiskal menjadi fokus penting guna memperluas ruang anggaran daerah. Langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kota Kotamobagu.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, yang membuka kegiatan tersebut, menekankan peran penting kepala daerah sebagai koordinator dalam menjaga stabilitas ekonomi di wilayah masing-masing.
Menanggapi hal itu, Rendy optimistis sinergi yang terbangun akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara merata hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Sinergi ini adalah modal utama kita untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh secara angka, tapi juga berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Kotamobagu menilai koordinasi lintas sektor dan penguatan fiskal daerah menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
