Menurutnya, kondisi-kondisi demikian harus dapat diantisipasi dengan lebih meningkatkan koordinasi, sinergi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal, karena agenda pelindungan pekerja migran saat ini memiliki tantangan yang besar.
Ia pun menyampaikan empat langkah strategis sebagai nahkoda pekerja imigran.
Pertama, akibat pandemi Corona, pekerja migran salah satu kelompok yang rentan di negara dimana mereka bekerja. Dan saat ini ada pemulangan besar dari negara tujuan yang lockdown seperti Malaysia dan membutuhkan protokol pemulangan dengan Penanganan yang komprehensif, multi-sektoral dan sinergitas Lintas Kementerian dan lembaga.
“Satu contoh, Di Malaysia, banyak (1,2 juta) mereka yang undocumented dan bekerja harian, banyak yang kehabisan logistik dan kelaparan karena bantuan dari perwakilan belum menyentuh semuanya.”
Kedua, ditahun ketiga pasca pengesahan UU 18/2017, implementasinya jalan di tempat karena aturan turunannya tak segera diprioritaskan. Padahal deadline untuk pembentukan aturan turunan tersebut sudah lewat sejak November 2019 lalu.
Ketiga, harmonisasi berbagai aturan terkait migrasi dengan UU 18/2017, termasuk peraturan daerah dan aturan-aturan lainnya. Yang paling mendesak adalah aturan tentang cost structure dimana UU memandatkan zero.
