Boltim, aksaranews.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara (Sulut) turut serta dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kegiatan dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Acara yang berlangsung di Hotel Aryaduta Manado ini digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2024.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, termasuk Bawaslu Boltim yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Boltim, Mutahir Mamonto, S.Kom, M.Pd.

Dalam keterangannya, Mutahir Mamonto menekankan pentingnya rapat koordinasi ini sebagai langkah strategis dalam mengonsolidasikan pelaksanaan program kegiatan Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota.
“Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi ini sangat penting dan strategis. Pelaksanaan program kegiatan harus betul-betul terkonsolidasi untuk mendukung tugas serta program pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 ini,” ujar Mutahir.
Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu Boltim sedang fokus melaksanakan pengawasan terhadap tahapan Pilkada serentak. Oleh karena itu, sinkronisasi program menjadi prioritas utama agar anggaran yang digunakan oleh Bawaslu dapat dioptimalkan dan tepat sasaran.

“Sinkronisasi ini bertujuan agar anggaran yang digunakan oleh Bawaslu optimal dan tepat sasaran, termasuk jadwal pelaksanaan agenda kegiatan harus disinkronisasikan dengan baik,” tambahnya.
Selain Mutahir Mamonto, kegiatan ini juga dihadiri oleh Koordinator Divisi HP2H Trisno Mais, Kepala Sekretariat Muhdi Pasma, Bendahara Bawaslu Boltim Ramona Gaghana, serta staf operator keuangan.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Bawaslu Boltim untuk terus berperan aktif dalam memastikan pengawasan tahapan Pilkada serentak berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawal jalannya Pilkada serentak 2024, guna menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di Indonesia.
(Advertorial)












