Samarinda, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kalimantan Timur mempercepat transformasi layanan pertanahan agar lebih modern, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat.
Menurut Nusron, perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat di era digital menuntut jajaran ATR/BPN meninggalkan pola kerja lama.
“Mayoritas pemohon kita hari ini dan ke depan sudah berubah. Begitu juga kita, perlu bertransformasi. Dari sistem, business process harus diubah. SDM pun harus ditingkatkan — kapasitas, kapabilitas, dan integritas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kementerian sedang menyiapkan pembaruan proses bisnis dengan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tugas berbasis wilayah.
“Mulai awal tahun depan ada tiga pembaruan untuk perubahan business process,” jelasnya.
Selain perubahan sistem, penguatan teknologi informasi juga menjadi prioritas.
“Kita harus butuh penguatan IT. Capacity-nya harus ditingkatkan dan firewall-nya diperkuat supaya sistem cepat dan tangguh,” tegas Nusron.
Ia menambahkan, transformasi harus tetap mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik.
“Perubahan business process tetap mengacu pada Government Risk Management. Harus akurat, prudent, akuntabel, dan transparan,” katanya.
Untuk mendukung transformasi, Nusron menekankan pentingnya peningkatan SDM.
“Semua pegawai harus siap ditugaskan di mana saja. Intinya ada career path-nya,” ujarnya.
Ia juga mendorong inovasi berkelanjutan. “Semua pegawai harus ikut workshop karena dunia IT dan pertanahan selalu berkembang,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan pembinaan tersebut, Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Jhoni Ginting serta Kepala Kanwil BPN Kaltim Deni Ahmad bersama jajaran pejabat Kanwil.
