Jakarta, aksaranews.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Ossy saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/06/2026).
Dalam paparannya, Ossy menjelaskan bahwa berbagai program prioritas nasional membutuhkan dukungan ketersediaan lahan yang jelas dan terintegrasi.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada tanah, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Wamen Ossy.
Ia memaparkan, sekitar 77 persen wilayah Indonesia berupa lautan, sedangkan 23 persen lainnya merupakan daratan dengan luas sekitar 189 juta hektare. Dari total daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
“Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini sekitar 79,5% area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelas Wamen Ossy.
Menurut dia, Kementerian ATR/BPN saat ini terus menyelesaikan pemetaan 20,5 persen bidang tanah yang belum terdata, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan yang berbatasan dengan hutan. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan basis data pertanahan yang lengkap dan terintegrasi.
Di hadapan para mahasiswa, Ossy juga menekankan pentingnya integrasi data pertanahan melalui Kebijakan Satu Peta. Menurutnya, pemetaan yang akurat menjadi fondasi untuk menciptakan satu basis data nasional yang dapat digunakan seluruh lembaga pemerintah.
Ia menilai integrasi data sangat penting untuk mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini kerap memicu konflik agraria dan sengketa lahan.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Kegiatan Akademi Politik IMM UMJ mengangkat tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”.
