Adakah kita orang Sulawesi Utara (Sulut) hidup terlalu lama dalam nostalgia feodal, mewarisi sifat-sifat era kerajaan, hingga mengira wilayah peradaban bisa diwariskan seperti kebun kelapa keluarga. Seolah laut di utara Sulawesi hanya mendengar satu bahasa. Seolah jalan-jalan di Manado (Ibukota Provinsi Sulut) dibangun oleh satu marga saja, turunan keluarga raja, milik satu suku, sedang yang lain cuma numpang tinggal, numpang makan, lalu disuruh tahu diri. Padahal Sulut bukan halaman belakang rumah nenek moyang siapa-siapa.
Peta administrasi tidak lahir dari mimpi leluhur yang turun lewat asap kemenyan. Ia tidak digambar oleh dongeng yang dipelintir untuk kepentingan etnis tertentu. Ia lahir dari perjumpaan, perdagangan, migrasi, kolonialisme, perang, kerja paksa, pajak, darah, keringat, dan kompromi politik yang panjang. Dibentuk oleh banyak tangan, banyak kepala, dan banyak kepentingan. Maka lucu kalau hari ini ada orang bicara tentang Sulut seolah itu warisan keluarga kerajaan saja lalu dibagi-bagi pada keluarga bangsawan dengan garis geneologi yang ketat.
Provinsi Sulawesi Utara berdiri pada 23 September 1964. Awal pembentukannya dimulai pada tahun 1960 ketika Provinsi Sulawesi berpusat di Makassar dimekarkan sehingga ketambahan Provinsi Sulawesi Utara Tengah berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1960. Melalui UU Nomor 13 Tahun 1964, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dimekarkan lagi dan lahirlah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara pada tahun 1964.
Ada banyak kerajaan di Sulawesi Utara. Membentang mulai dari kepulauan Sangihe yakni: Kerajaan Kendahe, Tabukan, Tahuna, Manganitu, Siau, dan Tagulandang, lalu Bintauna, Bolaang Mongondow, Kaidipang, Bolangitang, dan Bolaang Uki. Pertama kali redup adalah Kerajaan Manado sejak VOC mulai membangun benteng. Tak kita hitung lagi kerajaan di Gorontalo karena pada tahun 2000 Gorontalo berpisah dengan Sulawesi Utara menjadi Provinsi sendiri yakni Provinsi Gorontalo.
Kini terdapat 11 Kabupaten dan 4 Kota di Sulawesi Utara yaitu; Kabupaten Sitaro (Siau, Tagulandang, Biaro), Sangihe, Talaud, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow (Induk), Kota Kotamobagu, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, dan Minahasa Induk di Tondano.
Suku yang ada di Sulut beragam mulai dari Sangihe, Bantik, Babontehu/Borgo, Mongondow, Tonsea, Tombulu, Tolour, dan Totemboan (Minahasa) termasuk Pasan, Ponosakan, Ratahan, Tonsawang, kemudian Kaidipang, Bolangitang, Bintauna, dan Bolango. Sisanya ada Jawa, Bajo, Bugis, Ternate, Arab, Tionghoa, Bali, dan lain-lain. Semuanya membentuk Sulut. Tidak ada satu suku atau etnik yang bisa berdiri di tengah peta lalu berkata: “Ini semua milik kami!”
Orang-orang Sulut ketika merantau ke luar daerah misal ke Makassar, Jakarta, Papua, atau Bali, sudah umum menyebut diri berasal dari Manado. Dan orang luar pun mengenal mereka sebagai orang Manado tanpa sibuk bertanya marganya apa, sukunya apa, di sebelah mana, atau siapa moyangnya. Sehingga aneh jika sesampainya di kampung sendiri, tiba-tiba identitas berubah jadi pagar kawat berduri mendadak ingin jadi tuan tanah di Manado.
Omong-omong soal Manado, penduduk awalnya tak hanya berasal dari Babontehu, Borgo, juga Bantik. Sejak awal Manado tidak pernah lahir dari ketunggalan satu etnis semata. Kota ini tumbuh dari percampuran manusia termasuk Sangihe, Gorontalo, Bugis, Bajo, Ternate, Jawa, Arab, Tionghoa, juga suku-suku yang disebutkan tadi termasuk Minahasa, Bolango, Kadipang, Bolangitang, Bintauna, dan Mongondow. Semua datang, menetap, kawin, berdagang, bertengkar, lalu membangun kota bersama-sama. Manado bukan kota darah murni.
Sejarah bahkan mencatat, klaim kekuasaan atas Manado sendiri pernah diperebutkan, dinegosiasikan, dipatahkan, lalu dipetakan ulang oleh kolonialisme. Tahun 1679 VOC membuat pembagian kekuasaan lewat Verbond yg ditetapkan 10 Januari 1679. Dengan tinta, kertas, dan meriam, mereka memisahkan domain Manado dan Bolaang Mongondow.
Ketika Loloda Mokoagow—dicatat dalam dokumen resmi VOC sebagai Raja Manado—dan loyalisnya melawan keputusan ini, VOC menjawabnya dengan kapal perang dan pembumihangusan. Jadi kalau hari ini ada orang bicara tentang “hak warisan mutlak” atas Manado, sejarah telah menjawab lebih dulu. Bahkan raja-raja yang dicatat dalam dokumen resmi VOC pun gagal mempertahankan klaim atas nenek moyang yang pernah menaruh tapal kuasa di Manado secara turun temurun.
Dan kini, setelah ratusan tahun kemudian, kita yang hidup numpang di abad modern ini tentu akan diketawain jika ingin menghidupkan kembali cara berpikir kerajaan. Bedanya cuma satu: dulu orang perang pakai meriam, sekarang cukup pakai status Facebook, vlog murahan, dan orasi penuh busa identitas. Meski memang ada semacam gejala penyakit sosial yang aneh di negeri ini: semakin gagal seseorang membaca sejarah, semakin keras ia bicara soal “keaslian”. Seolah menjadi “paling asli” dan “paling tunggal” yang “otomatis” membuatnya mengira paling berhak.
Padahal kota modern tidak dibangun oleh keaslian. Kota dibangun oleh kerja. Oleh buruh pelabuhan di Bitung. Oleh penjual ikan di pelabuhan Manado. Oleh pedagang pasar, nelayan, guru, dosen, tukang bangunan, pegawai, seniman, sopir, tukang parkir, dan pemulung yang setiap hari membuat kota tetap hidup sementara para romantikus identitas sibuk berdebat soal darah leluhur.
Kita yang mencoba paling keras berteriak “tanah leluhur” sering kali lupa bahwa semen dan aspal jalan yang kita injak dicampur oleh tangan orang-orang yang bahkan tenggelam dalam anggapan bagian dari “kita”, dari Sulut hari ini.
Kita harus jujur mengatakan bahwa Manado tidak pernah lahir dari rahim satu etnis, satu marga, atau satu suku semata. Kota ini sejak awal adalah ruang campur-aduk manusia. Sebuah pelabuhan yang tumbuh dari arus kedatangan, perjumpaan, perdagangan, kawin-mawin budaya, juga perebutan pengaruh. Semua pernah menaruh jejak di kota ini. Semua ikut membentuk wajah Manado.
Jadi lucu sekali kalau hari ini ada orang berdiri dengan dada paling membusung lalu berteriak seolah Manado adalah warisan eksklusif leluhur kita sendiri.
Sejarah justru menunjukkan sebaliknya: Manado adalah kota yang sejak awal diperebutkan, dinegosiasikan, dan dicampuri banyak kepentingan. Bahkan konsep “kepemilikan tunggal” atas Manado sudah lama dijawab oleh sejarah itu sendiri. Kerajaan Goa Talo Makassar misalnya yang pernah mengklaim Manado berada dalam pengaruhnya. Dan setelah Sultan Hasanudin dikalahkan Spilmen dan Sultan Ternate, ia diminta menyerahkan Manado kepada Sultan Ternate sebagaimana termaktub dalam Akta Bongaya pasal 17. Loloda Mokoagow yang bahkan kepergok mendukung Goa Talo Makassar, diminta segera ke Ternate untuk penyerahan resmi Manado kepada Sultan Ternate. Hal yg tak dituruti Loloda ketika masih berdiri sebagai Raja Manado.
Kita ke belakang sebentar, pada tahun 1538, Antonio Galvão mengutus penginjil meniupkan iman Kristen kepada Raja Manado yang mereka temui. Hampir tiga dekade kemudian, tepatnya tahun 1563, Pater Diogo de Magelhaes tiba di Manado dan bertemu Raja Manado bersama Raja Siau yang sedang berada di sana. Kedua raja itu dibaptis bersama sekitar 1.500 penduduk Manado sebagaimana catatan sejarah.
Didasarkan pada catatan dokumen, Raja Manado yang dibaptis itu disebut sebagai ayah dari Raja Bolaang. Karena itu, setelah meninggalkan Manado, Magelhaes berlayar menuju Bolaang atas petunjuk Raja Manado agar putranya juga dibaptis. Namun setibanya di Bolaang, rencana itu batal. Raja Bolaang rupanya telah lebih dulu memeluk Islam melalui pengaruh Kaicil Guzarate, utusan Sultan Ternate.
Dari sini saja kita bisa melihat: sejak abad ke-16, Manado bukan ruang tertutup, apalagi hanya untuk kaum bangsawan turunan raja. Ada kaum nelayan yang membuat daseng dan menangkap ikan. Hidup turun temurun beranak pinak. Manado yang terletak di pesisir sudah menjadi simpang pengaruh budaya, politik, agama, perdagangan, dan kekuasaan. Ini wilayah bahari. Bukan pegunungan. Ia adalah mulut pergaulan dengan dunia luar. Kristen datang dari Portugis, lalu Spanyol, kemudian Belanda. Islam datang dari Ternate dan saudagar Arab. Para raja saling terhubung lewat darah, kekuasaan, dan diplomasi. Jadi kalau hari ini ada orang bicara tentang “kemurnian identitas”, mungkin sejarah akan tertawa paling keras mendengar itu. Meski ada orang hari ini kegagapan dan kening tumpang tindih mencerna; “Raja Manado kok bermarga suku Mongondow?” Terdengar aneh memang bagi otak minim literasi, tapi tidak bagi sejarah. Sebab sejarah selalu mencatat siapa yang ia temui, ia raba, ia endus, rangkul, bahkan musnahkan saat sauh dilempar di teluk Manado. Catatan yang kemudian dapat kita baca dan maknai seperti apa Manado kemarin, hari ini, dan harus bagaimana esok.
Sesudah Portugis yang numpang lewat hingga menulis kata Manado juga Panguinsera untuk mencatat gugusan pulau mulai Tagulandang (Sitaro saat ini) terus ke utara laut, giliran Spanyol datang membangun benteng di tepi “Monangolabo” (Kuala Jengki dekat Sindulang saat ini) dan menyokong Kaicil Tulo, bangsawan Ternate yang pernah menaruh tapal kuasanya sebagai Raja Manado hingga perebutan kuasa dari faksi-faksi bajak laut Tobelo, Loloda, Bacan, Halmahera, Ternate (komunitas ini pernah dicatat sebagai Batachina) termasuk faksi Bolaang yang menyokong Raja Tadohe Ayah dari Loloda Mokoagow berebutan tahta dengan Kaicil Tulo. Semua berlangsung di Manado.
Hampir seabad kemudian, pejabat-pejabat VOC di Ternate/Maluku datang silih berganti ke Manado. Mulai dari Wouter Seroijen, Simon Cos, Anthonij van Voorst, Maximilian de Jong, hingga Robertus Padtbrugge. Ketika mereka melempar sauh di pesisir Manado, sosok Loloda Mokoagow adalah yang mereka temui dan catat sebagai figur penting, keturunan dari garis Raja Manado dan Raja Bolaang sebagaimana disebutkan tadi.
Namun kolonialisme tidak pernah suka pada pemerintahan lokal. Gubernur VOC Robertus Padtbrugge yang tiba di Manado pada tahun 1677 (pernah bersama-sama dgn Sultan Sibori bertamu di kediaman Loloda Mokoagow) akan memainkan politik klasik kolonial: rapat, kontrak, tanda tangan, dan adu domba. Dua tahun setelah kedatangannya, beberapa kepala suku di sekitar teluk Manado bahkan yang nun jauh di wilayah pegunungan dan pedalaman, ia undang datang ke pesisir Manado di Benteng Nieuw Amsterdam. Tujuannya jelas: untuk menyatakan kesetiaan kepada VOC dan meminta mereka melepaskan diri dari Raja Loloda Mokoagow. Rapat yg dikenal dengan Verbond 10 Januari 1679.
Dari situlah lahir pembagian kekuasaan baru di utara Sulawesi: VOC memiliki Manado dan wilayah pedalaman, dan Loloda Mokoagow diterbangkan ke Bolaang (Mongondow) dengan batas yang dibuat dan dipetakan sendiri oleh VOC yakni sungai Poigar, Pontak, dan Buyat.
VOC menggambar garis di atas peta, lalu menganggap sejarah selesai. Seolah wilayah bisa dipotong seperti kue ulang tahun. Seolah manusia yang hidup di dalamnya tak punya ingatan, hubungan darah, atau hak untuk melawan.
Atas situasi politik di tahun 1679 dengan kelahiran Verbond Manado itu, perlawanan muncul dari Loloda Mokoagow dan sisa-sisa loyalisnya yang tak mau tinggal diam. Konflik meledak menjadi perang di wilayah Celebes Utara. Puncaknya tahun 1681, Robertus Padtbrugge berangkat dari Benteng Amsterdam di Manado (bekas benteng yang dibangun Spanyol) membawa kapal perang, serdadu, dan meriam menuju Bolaang Mongondow, lalu membumihanguskan Solimandungan, pusat gerakan perlawanan itu dikonsolidasikan.
Tapi jangan salah paham: sejarah Manado bukan dongeng romantis penuh pelangi identitas. Ia juga dibangun dari perang, pengkhianatan, negosiasi, darah, dan kepentingan politik antar pihak.
Keturunan Loloda Mokoagow berikutnya, Raja Jacobus Manoppo, bahkan berkali-kali mengajukan klaim atas Manado kepada VOC di Kastil Oranje Ternate. Tetapi sampai akhir hayatnya, tuntutan itu tetap ditolak. VOC bersikeras bahwa Manado dan sekitarnya berada di bawah domain mereka secara langsung.
Raja-raja selanjutnya keturunan Jacobus Manoppo yang mempersoalkan kesewenang-wenangan VOC dalam membuat peta administrasi yang memisahkan mereka atas tanah dan apa yang sudah terbangun oleh nenek moyangnya di Manado, ditangkap. Mereka adalah Raja Salomon Manoppo, Eugenus Manoppo, dan Christofel Manoppo yang diasingkan VOC ke Afrika Selatan, ke pulau batu karang yang dikenal dengan Roben Island atau Kaap de gode Hoop (Tanjung Harapan). Apa pasal? Ya apalagi kalau bukan soal romantisme atas Manado atau utara Sulawesi yang telah dibelah-belah oleh VOC menjadi peta-peta tapal batas yang saling curiga dan administrasi pemerintahan dimana hanya VOC boleh berdiri di Manado sebagai pusat tahta pemerintahan.
Catatan sejarah memberi arti dan pemahaman pada kita; bahkan keturunan raja yang pernah memiliki ikatan dengan Manado pun pada akhirnya gagal mempertahankan klaim atas kota itu. Istana mereka dekat teluk rupanya benar-benar hilang justru bukan dari api bumi hangus tentara Spanyol pimpinan Boartolemos de Saosa dgn sandi “penghukuman atas Manado” di tahun 1653 krna dianggap membiarkan pemberontakan terjadi pada pihak Spanyol atas peristiwa tahun 1644.
Jadi setelah ratusan tahun kemudian, lalu muncul hari ini orang-orang modern yang seolah-olah mewarisi darah monarki-feodalisme berteriak: “Manado adalah milik kami!” sebagaimana Loloda Mokoagow, Jacobus Manoppo, Christofel Manoppo, dan Salomon Manoppo, atau saudara-saudara Babontehu atau Borgo dan Bantik mereka pernah mempersoalkannya ke VOC, maka pertanyaannya adalah: bisakah klaim itu diperdengungkan hari ini di masa ketika Trump dan Elon Musk kemarin melobi negara komunis Tiongkok supaya memutus hubungan dgn Iran? Lalu “kami” itu “kami” yang mana?
Manado hidup bukan karena kesombongan identitas, melainkan karena keramaian manusia yang datang, bekerja, saling menopang, dan membayar pajak. Manado lahir dari perjumpaan, bukan dari ego kesukuan. Jika setiap daerah mulai menghidupkan kembali klaim kesukuan atas wilayah, maka Indonesia cuma tinggal menunggu waktu menjadi kumpulan pagar kecil yang saling curiga. Semua merasa pribumi paling sah. Semua merasa paling tuan tanah. Semua sibuk menghitung darah, marga, dan silsilah, seakan-akan kemiskinan bisa selesai hanya dengan teriak identitas. Padahal administrasi dan batas wilayah hari ini sudah jelas. Yang kabur sebenarnya cuma isi kepala orang-orang yang mabuk romantisme etnis dan gagal move on dari mental feodalisme.
Sulawesi Utara tidak akan runtuh karena perbedaan suku atau agama. Sulawesi Utara justru akan runtuh ketika ada kelompok yang merasa dirinya paling asli, paling berhak, paling pemilik tanah, lalu memandang yang lain sebagai tamu abadi di negeri yang mereka bangun bersama.
Ironis ketika mulut kita berteriak tentang persaudaraan Sulawesi Utara, tetapi isi kepala masih berkeliaran di abad feodal. Sedikit-sedikit bicara “tuan tanah”, “paling asli”, “paling berhak”, seakan-akan manusia lain cuma penghuni kontrakan sejarah yang tak akan pernah dianggap setara.
Kalau logika semacam ini terus dipelihara, maka tiap daerah akan sibuk mengklaim wilayah lain sebagai milik leluhur masing-masing. Negara akhirnya berubah menjadi kumpulan pagar kecil yang penuh curiga. Semua sibuk menghitung marga, silsilah, dan darah, sementara jalan rusak, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial tetap dibiarkan duduk santai di ruang tamu, termasuk komunitas masyarakat adat yang wilayahnya terus digusur oleh investor tambang.
Di hadapan sejarah, kita semua sebenarnya cuma penumpang sementara. Cepat atau lambat, nama kita akan habis dimakan lumut di batu nisan. Sementara kota-kota akan tetap berdiri, tanpa peduli marga dan sukumu apa.
Dan UAS, selamat datang si Sulawesi Utara milik semua suku, etnis, dan komunitas yang sama-sama telah membangun Sulut hingga masih bisa menghibur sampai hari ini. ***
(Uwin Mokodongan merupakan Penulis dan Pegiat Budaya Bolaang Mongondow Raya)
