Jakarta, aksaranews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025–2029 agar pelaksanaan program dan kebijakan semakin terarah, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui Coaching Clinic *Penajaman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Daerah* yang dibuka secara daring oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, Selasa (28/7/2026).
“Melalui Coaching Clinic ini, kita ingin memastikan seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang sama, dari pusat hingga daerah. Setiap indikator kinerja harus memiliki definisi operasional yang jelas, target yang realistis, sumber data yang valid, serta evidence yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Menurutnya, indikator kinerja tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan administrasi. Sebaliknya, setiap indikator harus mampu mencerminkan hasil kerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Karena itu, seluruh satuan kerja diminta menerapkan prinsip satu indikator, satu definisi, satu sumber data, dan satu alur kendali secara konsisten agar pengelolaan kinerja berjalan efektif.
“Indikator, seperti dokumen perencanaan, mulai dari RPJMN, Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), hingga Laporan Kinerja, perlu saling terhubung dalam satu sistem pengelolaan kinerja agar setiap capaian unit kerja memberikan kontribusi yang jelas terhadap sasaran strategis Kementerian ATR/BPN,” tutur Dalu Agung Darmawan.
Coaching Clinic dilaksanakan dalam tujuh sesi dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian ATR/BPN. Materi yang dibahas meliputi sasaran strategis, IKU, IKK, hingga penyelarasan *cascading* indikator dari tingkat pusat, kantor wilayah, sampai kantor pertanahan.
Paparan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Ketua penyelenggara, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, berharap kegiatan ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi sekaligus menyerap masukan dari daerah.
“Semoga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi di daerah, sekaligus menghimpun saran serta masukan dari seluruh peserta sebagai bahan penyempurnaan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti 995 peserta yang terdiri atas pejabat administrator bidang perencanaan dan penganggaran, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Turut hadir sebagai keynote speaker, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng.
