Majalengka, aksaranews.com – Bagi warga Desa Nunuk Baru, Kabupaten Majalengka, sertipikat tanah bukan sekadar bukti hukum, tetapi juga kunci membuka peluang ekonomi.
Di desa yang dikelilingi perbukitan ini, warga mengembangkan Pondok Domba Reforma Agraria, sebuah usaha bersama hasil dari program Kampung Reforma Agraria.
Usaha ini terbentuk berkat pendampingan Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, setelah warga memperoleh sertipikat tanah pada awal 2025.
“Pondok Domba ini berdiri bersamaan dengan keluarnya sertipikat tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN. Di awal, kami memulai dengan bantuan domba 10 ekor. Setelah setahun berdiri, kini sudah lebih dari 20 ekor,” kata pengelola Pondok Domba Reforma Agraria, Karjoyo (52).
Ternak yang dikembangkan dijual kepada Pemerintah Desa Nunuk Baru dengan harga antara Rp2 juta hingga Rp3 juta per ekor, tergantung bobot. Dengan sistem itu, pengelola memiliki kepastian pasar dan semangat untuk memperluas usaha.
“Alhamdulillah, masyarakat bahagia, kami memang suka beternak. Setelah setahun, ternaknya sudah bertambah banyak dan rasanya lancar-lancar saja,” ujar Karjoyo.
Desa Nunuk Baru sebelumnya berada di kawasan hutan yang status lahannya tidak jelas. Melalui kolaborasi Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka, kawasan tersebut ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Langkah itu dilanjutkan dengan Redistribusi Tanah pada November 2024, hingga warga menerima sertipikat resmi pada awal 2025.
Salah satu warga, Ahdi (56), juga merasakan manfaat program ini. Sebelum adanya Reforma Agraria, ia hanya bertani jagung, padi, dan cabai. Kini, dengan ikut mengelola Pondok Domba Reforma Agraria, penghasilannya meningkat.
“Terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, harapan kami pemerintah bisa terus mendukung dengan memberikan tambahan ternak lagi untuk dikembangkan di Pondok Domba Reforma Agraria,” ujar Ahdi.
