Boltim, Aksaranews.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat desk pemilihan serentak tahun 2020, bertempat di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati, Kamis (19/11/2020).
Rapat Desk dipimpin langsung Penjabat Bupati Boltim Christiano E. Talumepa, SH. M.Si, Ketua Desk Pilkada Boltim DR. Ir. Sonny Warokka PhD bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda).
DR. Ir. Sonny Warokka selaku ketua, menyampaikan laporan beberapa hal, antara lain pemilihan serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan tahapannya sudah berproses.
Kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Boltim, pelaksanaan pilkada harus menerapkan protokol kesehatan penangan covid-19 selama pelaksanaan berlangsung.
“Ada surat edaran Mendagri dan Menpan berkaitan dengan netralitas ASN dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan nantinya, selanjutnya Desk Pilkada akan terus berkoordinasi dan konsolidasi,” ucap Sonny Warokka.
Penjabat Bupati Boltim, Christiano E. Talumepa, SH. M.Si menyampaikan puji syukur karena apa yang disampaikan sekda selaku ketua semua sudah berjalan atau berproses terkait tugas Desk Pilkada.
“Yang pasti bahwa ada empat tugas sebagaimana yang telah tertuang dalam Keputusan Desk Pilkada,” ucap Christiano Talumepa.
Ia menjelaskan, desk pilkada yang pertama melakukan pemantauan terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Boltim sampai pada hari 9 Desember 2020.
“Pilkada ini dilakukan di tengah-tengah pandemi covid, oleh karena itu tugas ini memang berat karena tim harus berada di tengah tahapan pelaksanaan dalam melakukan proses pemantauan. Ini dilakukan sesuai Tupoksi masing masing terutama camat di garda terdepan,” kata Talumepa.
Tugas yang kedua lanjut Talumepa adalah melakukan inventarisasi terhadap potensi hal-hal apa menjadi sumber agar tidak menjadi masalah ataupun ada permasalahan yang sudah terjadi.
“Setelah itu harus melakukan antisipasi, ada hal hal yang bisa jadi menimbulkan masalah contoh tahapan kampanye masih terjadi pengumpulan massa yang tidak mengikuti protokol penanganan covid dan yang telah diamanatkan PKPU yang di breakdown Maklumat Kapolri,” jelasnya.
Talumepa menilai, masih sering terjadi konvoi yang begitu panjang akibat pengerahan massa.
Kendala memang Desk Pilkada punya keterbatasan dalam penegakan aturan karena keterbatasan personil, karena setiap hari harus dilakukan evaluasi terhadap temuan yang terjadi di lapangan, kemudian memformulasi alternatif penyelesaian persoalan yang sudah terjadi.
Yang keempat kata Talumepa, tugas tim adalah melaporkan ke Gubernur, Mendagri secara berjenjang, melakukan koordinasi melalui sinergitas tugas tim.
“Oleh karena saya sangat berharap di bawah kendali sekda agar dapat mendrive tim dengan baik empat tugas ini hingga 9 Desember nanti. Terutama para camat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar dapat mengkordinir dan menggunakan potensi sumber daya sangadi dan aparat desa,” ucapnya.
“Camat melaporkan terus kepada sekda selaku ketua tim terhadap hasil pantauan dilapangan, jangan sampai camat tidak mengetahui siapa ketua tim desk pilkada, artinya bahwa kita harus saling mengetahui.”
Kata Talumepa, Siadigiba, siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakan, dimana dikerjakan dan bilamana itu dikerjakan atau berapa banyak yang dilaksanakan. Dari Siadigiba ini kemudian di petakan peran dan fungsi masing masing dalam desk pilkada ini,” pungkas Talumepa.
Penulis: Dirta | Editor: Redaksi
