Jakarta, aksaranews.com — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Senin (26/1/2026).
Kegiatan berlangsung secara luring dan daring, dipusatkan di Aula Reforma Kanwil BPN Jawa Timur.
Dalam arahannya, Dalu menegaskan pentingnya disiplin perencanaan dan kesiapan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran.
Ia menekankan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan instrumen utama untuk mengeksekusi kebijakan pimpinan dan agenda prioritas nasional.
“DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) ini adalah alat eksekusi kebijakan, kebijakan pimpinan, kebijakan Pak Menteri, bukan hanya dibelanjakan tiap hari atau tiap bulan. Saya ingin Pak Kakanwil memantau seluruh anggaran yang ada harus betul-betul sejalan dengan agenda prioritas nasional,” ujar Dalu yang membuka Rakerda secara daring dari Jakarta.
Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara.
Menurut Dalu, ketiga unsur tersebut harus memiliki pemahaman yang sama agar setiap belanja negara memiliki kejelasan output dan manfaat.
“Tiga elemen jabatan ini harus satu pandangan, jangan hanya percaya saja, tapi harus tahu produknya apa dan output-nya seperti apa,” ujarnya.
Terkait penyerapan anggaran, Dalu meminta penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diselesaikan pada Januari. Ia menegaskan penyerapan anggaran harus terencana secara bulanan, tepat waktu, dan berorientasi pada kualitas.
“Penyerapan tidak boleh dilakukan semata-mata untuk menghabiskan anggaran, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat,” katanya.
Menutup arahan, Dalu mendorong para kepala satuan kerja berani mengambil keputusan, memperkuat eksekusi program, dan melakukan mitigasi risiko sejak awal pelaksanaan anggaran.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Asep Heri, melaporkan Rakerda 2026 mengusung tema Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen pengendalian mutu perencanaan, pelaksanaan, dan kinerja anggaran. Kegiatan diikuti seluruh jajaran Kanwil dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur, baik luring maupun daring.
