Perkuat pemerintahan, Pemkab Boltim bahas tapal batas wilayah

  • Whatsapp

Boltim, aksaranews.com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar kegiatan temu kerja kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa se-kabupaten Boltim, Senin (24/05/2021) siang.

Bertempat di aula kantor Bupati Boltim, kegiatan dibuka oleh sekretaris daerah (Sekda) DR. Ir. Sonny Warokka PhD, didampingi Kepala Bagian (kabag) Tata Pemerintahan dan otda yang juga Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ikhlas S. Pasambuna, S. STP.

Bacaan Lainnya

Sonny Warokka menyampaikan, berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat.

“Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia hal ini mengandung makna bahwa desa memiliki batas wilayah yang harus diatur dan mempunyai kejelasan serta dasar hukum,” ujar Sonny Warokka.

Kata Sekda, penentu batas wilayah, seperti batas desa tentu saja tidak hanya menyangkut ruang, namun lebih dari pada itu. Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui batas desa yang jelas sebagai wilayah kerja secara administratif.

Hal ini juga kata ia dapat memberikan kemudahan bagi suatu kecamatan, kabupaten bahkan provinsi dalam menentukan wilayah jaringan kerjanya, sehingga memerlukan perhatian khusus dan seimbang  terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

“Saya berharap nantinya, apa saja yang berkaitan dengan permasalahan batas desa, agar dapat diselesaikan dengan baik mengingat batas desa sangat penting, pekerjaan ini harus menjadi fokus dan perhatian kita bersama,” terangnya.

Diakhir sambutan, Sekda menambahkan, Desa merupakan pemerintahan yang dekat sekali dengan masyarakat karena dari Desa itulah masyarakat mendapatkan informasi terkait program-program pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena hal ini merupakan salah satu unsur dasar pada pemerintahan desa.

“Saya harapkan permaslahan di lapangan yaitu saling klaim wilayah perselisihan langsung cepat diselesaikan para camat sangadi sehingga tidak perlu sampai ke bupati. Saya berharap ini tidak terjadi,” tegasnya.

Sementara itu, surveyor pemetaan madya pusat pemetaan batas wilayah Badan informasi geospasial, Agus Makmuriyanto, ST. M.Si menyampaikan, batas wilayah administrasi suatu desa atah kelurahan merupakan salah satu unsur dasar eksistensi suatu desa atau kelurahan.

Keberadaan batas wilayah memperkuat pemerintahan adalah antara lain dibutuhkan untuk ketertiban administrasi, dengan diterbitkannya UU no 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, semakin memperkuat arti penting batas wilayah administrasi.

“Mengingat tinggin nilai suatu wilayah desa atau kelurahan bagi pemerintahan desa di wilayah tersebut. Penetapan dan penegasan dalam pelaksanaanya memerlukan adanya pedoman sebagai dasar pemahaman dalam memenuhi aspek yuridis dan aspek teknik survei dan pemetaan,” terang Agus Makmuriyanto.

Pewarta: Riswan | Editor: Redaksi

Pos terkait