Jakarta, aksaranews.com — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya transparansi, ketepatan, dan konsistensi dalam seluruh layanan pertanahan.
Ia menyampaikan hal itu saat membuka Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Perilaku Missconduct yang digelar Kementerian ATR/BPN bersama KPK di Aula Prona, Jumat (14/11/2025).
“Layanan pertanahan menyangkut hak ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu setiap proses harus jelas, terukur, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.
Ossy menekankan bahwa perbaikan layanan berjalan seiring dengan penguatan pengawasan dan mitigasi risiko.
Ia menyebut evaluasi internal dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan prosedur, akurasi data, dan disiplin pelaksanaan layanan di seluruh satuan kerja.
“Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Konsistensi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung agenda transformasi layanan pertanahan,” tegasnya.
Kementerian ATR/BPN saat ini mengakselerasi sejumlah agenda reformasi, seperti digitalisasi layanan melalui Sertipikat Elektronik, audit riil, serta penyempurnaan alur layanan.
Peran Inspektorat Jenderal juga diperkuat sebagai pengawas internal.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari kerja sama intensif ATR/BPN dan KPK dalam pencegahan risiko dan peningkatan tata kelola.
Kegiatan ini menghadirkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, dan dimoderatori Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto.
Acara diikuti pejabat pusat hingga kantor pertanahan se-Indonesia, baik daring maupun luring.
