Jayapura, aksaranews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah ulayat di Papua.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat hukum adat memperoleh kesejahteraan dari pemanfaatan tanah mereka.
“Jangan sampai masyarakat adat hanya menjadi penonton atas proses pertumbuhan ekonomi. Kita sudah melihat contohnya di daerah lain, tanahnya dipakai, hasilnya besar, tapi masyarakat adatnya tidak mendapat apa-apa karena tidak ada pencatatan yang jelas. Jangan sampai itu terjadi di Papua,” ujar Nusron dalam Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Jayapura, Rabu (19/11/2025).
Ia menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat merupakan mekanisme perlindungan hak adat, bukan pengambilalihan.
Dengan penetapan batas wilayah yang jelas, masyarakat adat memiliki posisi lebih kuat dalam kemitraan ekonomi, terutama ketika pihak luar memanfaatkan tanah mereka.
Pemerintah sebelumnya telah menjalankan pendaftaran tanah ulayat di Sumatra Barat dan Bali.
Di kedua wilayah itu, tanah ulayat mulai dimanfaatkan secara produktif, seperti pariwisata di Tanjung Haro, Sikabu-kabu, Tanah Datar, serta perkebunan pisang di Desa Asah Duren, Jembrana.
Menurut Nusron, pencatatan yang benar memberi peluang besar bagi kemakmuran masyarakat adat.
“Kalau masyarakat dilibatkan dalam kegiatan ekonomi yang produktif, mereka akan sibuk dengan kegiatan itu. Tetapi kalau tidak dilibatkan, mereka hanya melihat dari jauh tanpa bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.
Dalam kunjungan perdananya di Papua, Nusron didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Suwito, serta Kakanwil BPN Papua Roy Eduard Fabian Wayoi. Sosialisasi juga dihadiri pimpinan daerah tingkat II dan Forkopimda Papua.
