Jakarta, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan tidak ada kasus sengketa tanah baru sepanjang tahun pertama Pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Kementerian ATR/BPN berkomitmen memperkuat sistem pertanahan dan tata ruang agar lebih akuntabel dan bebas dari praktik mafia tanah.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” ujar Nusron di Istana Negara, Senin (20/10/2025).
Ia menegaskan, seluruh kasus pertanahan yang kini ditangani merupakan warisan lama yang sudah terjadi lima hingga lima belas tahun sebelumnya.
Fokus kementerian, kata Nusron, kini diarahkan pada penyelesaian kasus lama sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar tidak muncul masalah baru.
“Semua masalah yang ada itu adalah residu masa lalu,” jelasnya.
Sebagai bentuk pencegahan, Kementerian ATR/BPN terus membangun sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang akurat dan transparan.
Nusron menilai, sistem yang kuat adalah senjata paling efektif untuk melawan mafia tanah.
“Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah membentengi diri, membuat sistem yang akurat dan akuntabel, supaya tidak bisa dibobol,” tegasnya.
Selama tahun 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat keberhasilan menyelamatkan aset negara senilai Rp9,67 triliun dengan total luas tanah sekitar 13 ribu hektare.
Nusron hadir di Istana Negara untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan Wakil Presiden RI.
Turut mendampingi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran Kabinet Merah Putih.
