Jakarta, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia.
Pernyataan ini ia sampaikan saat berbicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta, Rabu (6/8/2025). Nusron menyebut target nasional adalah mendaftarkan hingga 95 persen tanah wakaf pada 2028.
“Target kita sampai 2028, 90 hingga 95 persen tanah wakaf yang ada di Indonesia bisa terdaftar dan bersertipikat. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah persoalan di kemudian hari,” ujar Nusron.
Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan hingga 2025 sudah terdapat 172.842 bidang tanah wakaf yang bersertipikat.
Angka ini melonjak sekitar 170 persen dibandingkan sebelum 2017. Namun, jumlah tersebut baru mencakup 38 persen dari total estimasi tanah wakaf nasional.
Nusron menekankan pentingnya percepatan sertipikasi agar seluruh aset wakaf memiliki legalitas hukum yang jelas.
“Kita ingin memastikan tanah wakaf memiliki sertipikat, sehingga aman dari potensi sengketa dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat Islam dan pengurus wakaf di berbagai daerah, untuk terlibat aktif dalam proses sertipikasi ini.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan BWI, ormas Islam, dan semua pihak sangat penting agar target ini bisa dicapai,” lanjut Nusron.
Rakernas BWI menjadi ruang strategis bagi Kementerian ATR/BPN dan lembaga wakaf untuk menyusun langkah bersama.
Nusron berharap forum ini menghasilkan strategi terpadu dalam pengelolaan dan sertifikasi tanah wakaf di Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, Wakil Ketua BWI Pusat, Tatang Astaruddin, serta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN seperti Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Ana Anida.
