Jakarta, aksaranews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Di hadapan ratusan peserta dari seluruh Indonesia, Nusron menekankan bahwa forum tahunan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum memperkuat integritas dan membenahi persoalan-persoalan mendasar di sektor agraria.
“Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga forum ini menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nusron dalam sambutannya.
Mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Rakernas 2025 diarahkan untuk fokus pada tiga pekerjaan prioritas yang disebut Nusron sebagai agenda yang tak boleh diabaikan.
Tiga tugas tersebut meliputi penyelesaian berkas layanan pertanahan yang menumpuk, penuntasan residu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta percepatan pemutakhiran data pertanahan.
Nusron meminta seluruh jajarannya memeriksa penyebab tunggakan secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa hambatan-hambatan teknis dan administratif harus diurai hingga ke akar.
“Apakah masalahnya ada di dokumen historis, dokumen yuridis, atau di Peta Bidang Tanah (PBT) yang belum sinkron, itu harus dipastikan. Mohon dicek satu per satu,” ujarnya.
Terkait pemutakhiran data, Nusron memberikan instruksi yang cukup tegas. Ia meminta jajaran ATR/BPN memanfaatkan periode libur Natal dan akhir tahun untuk mempercepat layanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memperbarui data sertipikat atau melakukan pengukuran ulang.
“Setahun ini kita menyelesaikan 2,4 juta pemutakhiran. Saya sudah instruksikan agar pada masa libur nanti, yang merayakan Natal bisa libur, dan yang tidak bisa tetap melayani. Momentum berkumpulnya keluarga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pemutakhiran sertipikat,” katanya.
Tidak hanya itu, Nusron juga menyinggung urgensi percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang disebutnya sebagai pondasi penting bagi investasi dan percepatan perizinan.
Menurutnya, keberadaan RDTR yang jelas dan tersusun rapi akan menjadi “pintu masuk” bagi terbangunnya iklim usaha yang lebih kondusif.
“RDTR ini menentukan bagaimana arah pembangunan, investasi, hingga kepastian bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Rakernas ATR/BPN 2025 yang berlangsung pada 8–10 Desember 2025 dihadiri 471 peserta yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi, kepala kantor wilayah BPN provinsi, hingga kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.
Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, hadir sebagai pembicara kunci dalam pembukaan rakernas.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, Menteri Nusron memberikan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur serta 23 Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota.
Penghargaan diserahkan bersama Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan, dan sejumlah perwakilan Kementerian PANRB.
Nusron berharap Rakernas 2025 dapat menjadi momentum memperkuat integritas birokrasi sekaligus mempercepat transformasi layanan pertanahan di Indonesia.
“Kita tidak boleh setengah-setengah. Semua harus tuntas,” tegasnya.
