Surabaya, aksaranews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki fase transformasi organisasi dan pelayanan publik.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan seluruh perubahan tersebut bertujuan menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, terukur, transparan, dan berorientasi kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (18/7/2026).
“Intinya kita semester ini memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani. Transformasi pelayanan, kata kuncinya hari ini,” tegas Nusron.
Menurutnya, transformasi pelayanan publik bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penguatan organisasi, tata laksana atau standar operasional prosedur (SOP), serta sumber daya manusia (SDM). Ketiga aspek itu harus berjalan seiring agar pelayanan pertanahan semakin efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Pada aspek organisasi, Kementerian ATR/BPN akan mengubah struktur Kantor Pertanahan dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan. Kebijakan ini diharapkan memudahkan pengukuran kinerja, meningkatkan pengawasan, sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi pelayanan, ATR/BPN akan menerapkan prinsip first in, first out, yakni berkas yang masuk lebih dahulu harus diselesaikan lebih dahulu. Selain itu, sistem Pengukuran Terjadwal mulai diterapkan untuk memberikan kepastian jadwal pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, layanan peralihan hak ditargetkan selesai dalam waktu maksimal 10 hari.
“Kita akan menggunakan prinsip fiktif positif. Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan,” jelas Nusron.
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM dan integritas aparatur. Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen risiko, sedangkan para kepala kantor diminta menjalankan seluruh tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Nusron mengingatkan bahwa seluruh transformasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung,” pesannya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Muhammad Naim memaparkan capaian kinerja wilayah kepada Menteri Nusron. Turut mendampingi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima.
