Jakarta, aksaranews.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), Kamis (29/01/2026), di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.
Rapat yang dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid ini mengevaluasi capaian ILASPP tahun 2025 sekaligus mendorong percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 sebagai dasar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
Menteri Nusron menegaskan, ketersediaan peta skala besar menjadi kunci percepatan penyusunan RDTR yang selama ini masih terkendala di banyak daerah.
“Pada tahun 2024, kita baru menyelesaikan peta 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi, di mana baru bisa dipergunakan pada pertengahan 2025. Sekarang kita mendengarkan pekerjaan tahun 2025, karena kita dikejar target penyusunan RDTR,” ujar Nusron.
Peta skala 1:5.000 memiliki peran strategis karena menyajikan detail batas persil, jaringan jalan, sungai, sempadan, serta bidang-bidang lainnya. RDTR yang disusun berdasarkan peta tersebut menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Belum adanya peta 1:5.000 ini yang masih menjadi kendala pemerintah daerah dalam penyusunan RDTR,” kata Nusron.
Program ILASPP mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 setelah loan agreement disahkan oleh Bank Dunia. Program ini melibatkan Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri.
Pada 2026, ILASPP juga akan melibatkan Kementerian Transmigrasi untuk membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi.
Dalam rapat tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas.
Pada 2025, Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian ATR/BPN juga telah menginventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi yang kemudian dilakukan valuasi oleh Kementerian Keuangan dengan nilai hampir Rp3 triliun.
“Oleh karena itu, ketika kami dilibatkan dalam ILASPP ini, tentu kami sangat senang sekali karena nanti ini akan membantu kami dalam menyelesaikan tumpang tindih lahan, dan juga meningkatkan valuasi tanah,” ujar Iftitah.
Rapat koordinasi ini dihadiri pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN serta perwakilan Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan. Pemerintah berencana menggelar rapat lanjutan untuk membahas lebih rinci pelaksanaan ILASPP tahun 2026.
