Jakarta, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memastikan layanan pertanahan bagi masyarakat tetap berjalan meski pemerintah menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA).
Penegasan tersebut disampaikan Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadhan yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
“Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup. Lalu, seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan),” ujar Menteri Nusron.
Ia meminta seluruh jajaran, mulai dari pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama hingga para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah), untuk menyesuaikan pola pelayanan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
Penyesuaian tersebut dinilai penting, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat menjelang libur Idulfitri saat kebijakan WFA diterapkan.
“Minimal di kota/kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan,” tutur Nusron.
Dalam rapat tersebut, Nusron yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan juga melakukan overview terhadap capaian penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional.
Penyelesaian berkas layanan tersebut telah digenjot sejak kuartal IV tahun 2025 dengan tenggat waktu tertentu.
Langkah itu dilakukan untuk mempercepat pelayanan sekaligus memastikan optimalisasi layanan pertanahan kepada masyarakat.
Nusron juga meminta jajaran terkait segera melakukan koordinasi guna memastikan penyelesaian berkas sebelum kebijakan WFA diberlakukan.
“Mohon kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR, segera melakukan Zoom Meeting dengan sejumlah Kantah beserta Kanwilnya terkait penyelesaian berkas ini sebelum pemberlakuan WFA. Supaya segera ada rekomendasi sikap dan keputusan dan bisa dituntaskan sebelum April 2026 nanti,” tegas Menteri Nusron.
Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin) ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa jumlah berkas layanan pertanahan yang tertunda menunjukkan tren penurunan sejak akhir 2025.
“Pada rentang 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026, trendline-nya layanan berkas pertanahan turun banyak. Seperti halnya di Jawa Barat, ada penurunan berkas sebanyak 66%. Lalu, di Jawa Timur juga berhasil menurunkan sebanyak 58%,” pungkas I Ketut Gede Ary Sucaya.
