Mataram, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengajak organisasi keagamaan Islam di Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat sertipikasi tanah wakaf.
Ajakan itu disampaikan dalam pertemuan di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Jumat (10/4/2026).
Nusron menilai sertipikasi tanah wakaf penting untuk melindungi aset keagamaan dari potensi konflik di masa depan.
“Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak kerja sama menyelesaikan masalah sertipikasi tanah wakaf ini. Kenapa? Malu kita, rumah kita disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertipikatkan,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, tanah wakaf yang belum bersertipikat berisiko menimbulkan sengketa, terutama jika nilai ekonominya meningkat, termasuk di kawasan strategis.
“Khawatir akan timbul konflik. Ketika nilainya masih rendah mungkin tidak ada masalah, tetapi begitu nilainya meningkat, apalagi berada di kawasan strategis seperti Mandalika, potensi konflik akan muncul karena ada nilai ekonomi yang besar,” jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, jumlah tanah wakaf di NTB mencapai sekitar 14.000 bidang. Namun, baru 7.063 bidang atau sekitar 50,2 persen yang telah bersertipikat.
Rinciannya meliputi 5.468 bidang masjid (2.923 bersertipikat), 5.045 musala (2.184), 756 makam (299), 698 pesantren (302), 1.004 sekolah (360), serta 1.098 fasilitas sosial lainnya (995).
Untuk mempercepat proses tersebut, Nusron menargetkan sertipikasi tanah wakaf di NTB dapat rampung dalam satu tahun. Ia meminta Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB membentuk tim khusus dan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi Islam.
“Buat MoU sama UNU, UIN, atau Universitas Muhammadiyah untuk KKN Tematik, mengurus sertipikat wakaf masjid dan musala ini semua beres,” tutup Nusron.
Pertemuan ini dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB Badrun, Rektor UNU NTB Baiq Mulianah, serta perwakilan organisasi keagamaan se-NTB.
Turut mendampingi Menteri ATR/BPN, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, dan Kepala Kantor Wilayah BPN NTB Stanley.
