Jakarta, aksaranews.com — Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Senin, 5 November 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY memberikan arahan strategis yang sejalan dengan cita-cita yang termaktub dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Arahan ini mencakup pentingnya pengelolaan lahan secara optimal, integrasi tata ruang, serta keberlanjutan kebijakan one map policy sebagai pilar utama dalam pembangunan infrastruktur nasional.
AHY menekankan bahwa Indonesia membutuhkan pengelolaan ruang yang lebih baik, mencakup wilayah daratan, perairan, udara, hingga kawasan bawah tanah.
Tujuannya adalah memastikan infrastruktur yang dibangun tidak hanya dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Jangan ada lagi lahan tidur yang tidak dimanfaatkan. Pengelolaan tata ruang yang baik sangat penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan terintegrasi dan efektif,” ungkap AHY dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, AHY mengapresiasi sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian teknis lainnya dalam mempersiapkan landasan hukum serta data yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur.
“Tugas saya sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur adalah untuk mengkoordinasikan lima kementerian teknis, termasuk Kementerian ATR/BPN, yang merupakan kunci utama sebelum pembangunan infrastruktur dilaksanakan di seluruh wilayah tanah air,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN dianggap memiliki peran penting karena bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua aspek pertanahan dan tata ruang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, AHY juga menyampaikan harapannya agar apa yang telah dimulai olehnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang baru bisa dilanjutkan dengan baik dan berkelanjutan.
“Saya senang bisa kembali ke rumah kami di Kementerian ATR/BPN. Semangat untuk melanjutkan apa yang telah dimulai sebelumnya sangat penting untuk kemajuan bangsa,” ujar Menko AHY.
Sukseskan “One Map Policy” untuk Keberlanjutan Pembangunan
Salah satu kebijakan kunci yang dibahas adalah “one map policy”, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan data geospasial dari berbagai sektor ke dalam satu peta digital.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur dan meminimalkan tumpang tindih data pertanahan.
Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah berharap dapat mengatasi berbagai tantangan tata ruang dan pertanahan yang ada di Indonesia, serta menciptakan ruang bagi proyek-proyek infrastruktur yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan sistem peta Tunggal ini, koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dapat lebih mudah dilakukan, dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia dapat berjalan lebih efektif.
Menko AHY juga mengingatkan, pentingnya terus menjaga keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan proyek yang dilaksanakan.
“Pembangunan infrastruktur harus berjalan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
