Jakarta, aksaranews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan publik dan program prioritas pertanahan pada tahun 2026.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025) baru-baru ini.
Dalam rapat tersebut, disepakati pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun. Nusron hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi madya dan pratama kementerian.
“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang,” ujar Nusron.
Menteri Nusron menjelaskan, sekitar Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, meliputi gaji, tunjangan, dan dukungan operasional 527 satuan kerja (Satker) di pusat maupun daerah. Sementara Rp3,023 triliun diarahkan ke kegiatan non-operasional.
“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga peta zona nilai tanah. Total program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun,” jelasnya.
Selain anggaran, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun.
Angka ini naik 9,12% atau sekitar Rp300 miliar dibanding tahun sebelumnya. Target tersebut terutama berasal dari layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun, ditambah Rp44,651 miliar dari layanan umum.
Nusron menegaskan pentingnya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran agar manfaatnya dirasakan masyarakat secara langsung.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam memastikan program berjalan efektif.
“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap anggota DPR RI Komisi II untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya kepada kami,” ujar Nusron.
RDP ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan juga dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. ***
