Semarang, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya prinsip keadilan bagi seorang pemimpin.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara Iftar atau silaturahmi dan buka puasa bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/3/2026).
Dalam tausiah menjelang azan magrib, Nusron mengingatkan para pejabat negara agar selalu bersikap adil dan berpegang pada aturan dalam setiap pengambilan keputusan.
“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Menteri Nusron.
Ia menilai, tidak sedikit pejabat yang keliru dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen perasaan.
Kondisi itu, menurut Nusron, kerap muncul akibat kedekatan organisasi atau ikatan emosional, misalnya berasal dari latar belakang organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemahasiswaan yang sama.
Situasi tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan.
“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” tutur Nusron.
Menurut dia, prinsip keadilan dalam pemerintahan juga harus tercermin melalui kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Setiap keputusan yang diambil pemimpin, kata Nusron, harus mampu memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya kebijakan yang aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi refleksi untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih.
Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi dan kekhasan ekonomi di masing-masing wilayah agar mampu menciptakan kemandirian daerah.
“Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujar Rifqinizamy.
Acara silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron juga didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) Einstein Al Makarima Mohammad, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto.
