Boltim, aksaranews.com – Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) termasuk salah satu Daerah yang mendapatkan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terbesar dan terbanyak dibanding dengan daerah-daerah lain.
Hal ini diungkapkan oleh Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si saat menyampaikan sambutan pada pelaksanaan rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, Senin (26/09/2022) kemarin.
Bahwa pekan kemarin Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim telah menerima surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia (RI) yang menyetujui penambahan kuota P3K sebanyak 691 orang.
“Beberapa bulan lalu kami sudah mengontrak sekitar 60 lebih tenaga P3K dan pekan kemarin kami mendapatkan surat dari KemenPAN yang menyetujui penambahan kouta P3K sebanyak hampir 700 orang. Ini sangat baik untuk anak-anak kita yang sedang bekerja sebagai THL (Tenaga Harian Lepas). Ini jumlah yang sangat banyak bahkan di daerah-daerah lain itu jumlahnya sedikit. Tapi kita di Boltim diberikan jumlah yang lebih besar,” ungkap Bupati Sachrul.
Dirinya juga menjelaskan terkait pendanaan tenaga P3K, dianggarkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggran (DIPA) yang pelaksanaannya disusun oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merujuk pada pejabat pemegang kewenangan dalam hal ini KepenPAN-RB.
“Pendanaan masuk dalam DIPA. Jadi tidak membebani APBD Daerah, maka patut disyukuri karena pastinya yang akan diakomodir adalah anak-anak kita, putra-putri Boltim yang sudah bekerja,” jelasnya.
Adapun pembagian kuota tersebut sambung Sachrul, terbagi atas tiga bidang antara lain, tenaga guru sebanyak 353 orang, tenaga kesehatan sebanyak 289 orang dan tenaga teknis yang terbagi atas beberapa bagian termasuk tenaga penyuluh dan lain-lain sebanyak 49 orang.
Ia pun berharap, seiring adanya ketambahan tenaga P3K ini, beban pengangguran di Boltim akan ikut berkurang. Hal ini juga katanya sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati tentang upaya mengurangi angka pengangguran di Daerah.
Turut diterangkannya pula, Pemerintah pusat juga mengapresiasi Kabupaten Boltim yang bisa memberikan kontrak terhadap tenaga P3K selama 5 tahun, sementara daerah lain hanya bisa sampai 1 tahun.
“Tentu, ini melalui kebijakan kita bersama Pemda tak terlepas dari peran dan senergitas teman-teman legislatif serta pihak-pihak lainnya, sehingga kita bisa melakukan kontrak panjang selama 5 tahun. Ini adalah kabar baik bagi kita semua. Selanjutnya tinggal mempersiapkan berkasnya,” terang orang nomor satu di Boltim ini sembari menambahkan apa yang dikatakan pihak KemenPan, bahwa ada kemungkinan tenaga yang sudah direkrut menjadi P3K bisa dialihkan statusnya menjadi ASN.
Pewarta: Riswan | Editor: Redaksi
