Jakarta, aksaranews.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan transformasi layanan pertanahan.
Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
“Kita akan berfokus pada bagaimana transformasi dan percepatan pelayanan. Karena, seperti yang kami sampaikan bahwa tugas pokok kita di Kementerian ATR/BPN ini adalah layanan di bidang pertanahan,” kata Nusron.
Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah memangkas birokrasi dalam pengurusan layanan. Menurut Nusron, penyederhanaan proses akan menjadi kunci peningkatan kualitas layanan publik.
“Dengan penyederhanaan birokrasi yang akan dilakukan, diharapkan kepuasan masyarakat dapat meningkat,” ujarnya.
Selain memangkas birokrasi, Nusron menegaskan pentingnya penataan struktur organisasi di level Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah).
Perubahan struktur tersebut bertujuan memperkuat efektivitas sumber daya manusia sesuai beban layanan dan luas wilayah masing-masing.
“Tetapi, proses simplifikasi ini tidak boleh mengurangi dimensi keakuratan, dimensi prudensialitas, kemudian dimensi compliant-nya, dimensi ketaatan dan kepatuhan,” tegas Nusron.
Rapim yang dipimpin Menteri ATR/BPN diikuti oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Selain itu, Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantah dari seluruh Indonesia turut bergabung melalui konferensi daring.
