Jakarta, aksaranews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dukungan ini dilakukan melalui pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).
“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat, utamanya dengan mengingatkan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HGU besar untuk melaksanakan komitmen yang telah disampaikan saat pengelolaan lahan, termasuk dalam membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ossy.
Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, dan dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi potensi karhutla.
Ossy yang hadir bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat, Mujahidin Ma’ruf, menyebut tren karhutla secara nasional menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan.
“Namun, itu tidak menghilangkan kewaspadaan kita, kesiapsiagaan kita, terutama pemerintah, dalam menghadapi ini semua,” tutur Ossy.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam menegaskan bahwa penanggulangan karhutla menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia.
“Keberhasilan selama ini harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan,” imbaunya.
Dalam apel tersebut, peserta juga meninjau pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, serta pemadam kebakaran. Selain itu, sejumlah peralatan penanggulangan karhutla turut diperiksa sebagai bagian dari kesiapan menghadapi musim rawan kebakaran.
