Jakarta, aksaranews.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi anggaran sebesar 95,73 persen sepanjang tahun 2025.
Capaian tersebut dinilai mencerminkan kinerja dan koordinasi yang solid di lingkungan kementerian, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Untuk menjaga stabilitas realisasi anggaran pada 2026, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengimbau seluruh jajaran agar menyiapkan perencanaan secara matang sejak awal tahun.
Imbauan itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat 401 Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (04/02/2026).
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah kita terima benar-benar digunakan secara tepat sasaran, efisien, memberikan manfaat, serta menghasilkan dampak yang nyata untuk masyarakat. Anggaran yang diterima pada 2026 harus mengalir secara langsung pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Ia menegaskan, forum evaluasi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, capaian realisasi anggaran 2025 menunjukkan komitmen bersama seluruh jajaran dalam melaksanakan program kementerian secara konsisten.
Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang terstruktur dan realistis.
Perencanaan tersebut mencakup penetapan target kinerja, penyusunan jadwal pelaksanaan yang jelas, serta kelengkapan dokumen pendukung sejak awal tahun.
“Dengan begitu, masing-masing satuan kerja (Satker) memiliki proyeksi capaian triwulanan sebagai alat pengendalian pelaksanaan program,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya penguatan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN pusat dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan.
Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar rencana dan pelaksanaan program berjalan searah serta berdampak optimal bagi masyarakat. Ia berharap tahun 2026 menjadi momentum perbaikan tata kelola kinerja dan anggaran di lingkungan ATR/BPN.
Dalam rapat yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa kinerja tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil positif, meskipun sempat menghadapi keterbatasan waktu akibat penyesuaian anggaran di pertengahan tahun.
“Ke depan, kami sebagai evaluator, dari Biro Perencanaan bersama Inspektorat Wilayah dan direktorat terkait akan mengoordinasikan proses evaluasi ini. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan agar target tahun 2026 dapat tercapai sekaligus meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih pada tahun 2025,” ujarnya.
Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, 4–6 Februari 2026.
Selama rapat, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran memaparkan capaian kinerja 2025 dan rencana aksi pelaksanaan program tahun 2026.
Rapat ini dihadiri Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama ATR/BPN, serta seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi yang mengikuti secara luring maupun daring.
