Jakarta, aksaranews.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan dalam program pendaftaran tanah nasional.
Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, sebanyak 4.002.281 bidang tanah berhasil didaftarkan, dan 2.687.686 bidang telah bersertipikat.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pendaftaran tanah bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga fondasi ekonomi masyarakat.
“Setiap bidang tanah yang terdaftar berarti kepastian hukum bagi rakyat, sekaligus membuka potensi ekonomi yang luar biasa,” ujarnya.
Menurut Nusron, tambahan nilai ekonomi dari program tersebut mencapai Rp1.021,95 triliun. Angka itu berasal dari Hak Tanggungan Rp980,5 triliun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25,9 triliun, PNBP Rp3,15 triliun, dan PPh Rp12,4 triliun.
“Pendaftaran tanah memberikan dampak ekonomi konkret, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi negara,” katanya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga memutakhirkan data spasial seluas 3,05 juta hektare di luar kawasan terbatas, seperti garis pantai, sempadan sungai, dan kawasan hutan.
Data tersebut memastikan pemanfaatan ruang berjalan tepat sasaran dan minim sengketa.
“Data spasial yang valid menjadi kunci agar pembangunan terukur, investasi aman, dan konflik pertanahan dapat diminimalkan,” tegasnya.
Secara nasional, 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dan 97 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat.
“Dengan tanah yang terdaftar dan bersertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk berusaha dan meningkatkan nilai asetnya. Itulah esensi Reforma Agraria yang sesungguhnya,” pungkas Nusron.
