Sidang paripurna, DPRD Bantaeng setujui tiga ranperda eksekutif jadi Perda

  • Whatsapp

Bantaeng, aksaranews.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (Sul-sel) menyetujui penetapan 3 rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi perda. Di luar itu, disetujui pencabutan sebuah perda, dan perubahan satu perda lainnya.

Sikap ini diambil DPRD melalui rapat paripurna pengambilan keputusan ranperda yang berlangsung di gedung DPRD, Jum’at (25/06/2021).

Bacaan Lainnya

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng Hamsyah Ahmad, bersama dua orang wakilnya, H.Irianto dan Muhammad Ridwan, serta dari unsur eksekutif, hadir mewakili Bupati Bantaeng, Sekertaris Daerah (Sekda) Abdul Wahab beserta para pimpinan perangkat daerah.

“Tentu Ranperda yang disetujui menjadi perda, terdiri dari Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait Ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum”, Ucap Ketua DPRD Bantaeng Hamsyah Ahmad

“Kemudian sejumlah fraksi Dewan merekomendasikan agar PDAM dapat melakukan pembenahan serta peremajaan pipa khususnya di perkotaan dan pertokoan yang terkadang sulit mengakses air bersih. Selain itu juga PDAM diharapkan kinerja pelayanan PDAM semakin baik dan akhirnya seiring waktu PDAM bisa mandiri dan berkontribusi atas PAD Kabupaten Bantaeng,” ujarnya.

Lanjut, ia menambahkan bahwa sebelum keputusan diambil, pimpinan rapat memberi kesempatan kepada semua dalam penyampaian pendapatnya, seluruh Fraksi Dewan memberi catatan dan rekomendasi yang hampir serupa, misalnya terkait Ranperda Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pemersatu Butta Toa, hendaknya dapat betul betul hadir dalam rangka memberi informasi dan edukasi bagi masyarakat, juga terkait kondisi dan perkembangan Bantaeng dan informasi lainnya. Juga merekomendasikan pengangkatan pegawai penyiaran ataupun pengawas untuk diseleksi dengan baik sehingga betul-betul menghadirkan SDM yang profesional.

“Terkait Ranperda Pembangunan Kepemudaan, dimana diharapkan agar sekiranya Pemerintah Daerah memberi ruang dan fasilitas kepada seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Bantaeng dan organisasi kepemudaan hendaknya berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan Bantaeng. kemudian Pemda juga diharapkan dapat memberi alokasi anggaran kepada organisasi kepemudaan tanpa adanya diskriminasi”,Harapnya.

Dari laporan ini diketahui, semua pansus menyepakati penetapan, perubahan, serta pencabutan atas ranperda-ranperda tersebut. Selanjutnya, semua anggota dewan menyetujui sikap pansus.

Saat menyampaikan pendapat akhirnya, Bupati Bantaeng yang diwakili Sekertaris Daerah (Sekda) Abdul Wahab menyebut, pihaknya menyambut baik inisiatif DPRD yang mengusulkan dan membahas Ranperda tentang Penyandang Disabilitas. Implementasi regulasi ini akan dilakukan
Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pemersatu Butta Toa, hendaknya dapat betul betul hadir dalam rangka memberi informasi dan edukasi bagi masyarakat, juga terkait kondisi dan perkembangan Bantaeng serta pembangunan kepemudaan.

Terkait Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Abdul Wahab menyebut tidak semua yang diatur dalam peraturan pemerintah bisa dilaksanakan di daerah terkait keterbatasan sumber daya.“Maka ada yang dilaksanakan sesuai potensi lokal,” tandasnya.

Pewarta: Ramli | Editor: Redaksi

Pos terkait