Bantaeng, aksaranews.com — Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan (Sulsel) M.Fahtul Fauzy Nurdin menegaskan tren positif penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di wilayahnya merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang diharus ditingkatkan melalui kebijakan responsif gender yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan pada, Rabu (01/04/2026). Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Tahun 2026 Tingkat Kabupaten digedung balai Kartini Bantaeng.
“Kami menyadari masih banyak aspek yang perlu dibenahi, terutama dalam memastikan kebijakan pembangunan benar-benar responsif gender dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat”, ujar Bupati Fathul Fauzy.
Sebagai langkah strategis ke depan Pemerintah Kabupaten Bantaeng tengah memperkuat arah kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD PUG).
Dokumen itu diproyeksikan menjadi peta jalan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi di setiap perangkat daerah.
Kebijakan itu juga ditergetkan mampu memberikan kontribusi simultan terhadap indikator pembangunan lainnya, seperti penerunan angkat kemiskinan, percepatan penanganan stunting, pengurangan angka anak tidak sekolah, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Fathul Fauzy menekankan, keberhasilan itu memerlukan komitmen kolektif dari pemerintah/kota, Akademisi, dunia usaha, hingga lembaga masyarakat.
Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng, Indrawan Lestari, menyampaikan bahwa Musrenbang Tematik diselenggarakan sebagai wadah partisipatif untuk menggali dan merumuskan permasalahan serta kebutuhan khusus perempuan, anak, dan kelompok rentan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam program reguler pemerintah daerah.
Hal ini juga tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantaeng di bawah kepemimpinan Bupati termuda yang diakrab disapa Uji Nurdin.
Menurutnya, membaiknya amgak IKG menunjukkan kuatnya visi daerah dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi perempuan, laki-laki ana, lansia, hingga kelompok disabilitas.
“Apresiasi tersebut disampaikan dalam pembukaan kegiatan Dimensi Pengarusutamaan Gender yang berlangsung di Bumi Butta toa Bantaeng”, ungkapnya.
Sekedar diketahui, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan guna untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak di daerah agar dapat terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
