Pemuda LIRA minta Pemerintah Bantaeng tertibkan Ormas dan LSM abal-abal

  • Whatsapp
Pemuda LIRA minta Pemerintah Bantaeng tertibkan Ormas dan LSM abal-abal
Pemuda LIRA Bantaeng minta Pemerintah tertibkan Ormas dan LSM abal-abal

Bantaeng, aksaranews.com Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Lumbung Informasi Rakyat LIRA Kabupaten Bantaeng Yusdanar Hakim meminta Pemerintah segera menertibkan Ormas dan LSM abal-abal.

Hal ini kata Yusdanar, beberapa kepala desa dan instansi-instansi  lingkup Pemkab Bantaeng sering didatangi lembaga yang mengatasnamakan Ormas dan LSM yang tidak terdaftar di Badan Kesbangpol Bantaeng maupun dan berbadan hukum.

Bacaan Lainnya

Menurut ia menjadi perhatian serius Kesbangpol Pemkab Bantaeng. Karena Ormas dan LSM harus terdaftar di Badan kesbangpol di daerah dan berbadan hukum.

Selain itu Ormas dan LSM yang berada di wilayahnya sendiri tidak dibenarkan melangkah ke daerah lain. Karena masing-masing Ormas atau LSM memiliki wilayah pantauan sendiri.

“Tentu persoalan ini kami sampaikan terkait, dengan adanya keluhan-keluhan dari kepala desa dan lingkup instansi Pemkab Bantaeng,” Yusdanar Hakim, dalam Konferensi Persnya di Cafee Soerabi Bantaeng Malam Selasa (19/04/202) Ba’da sholat tarwih.

Ia pun menuturkan, hendaknya Pemerintah Bantaeng memiliki data lengkap terkait dengan keberadaan ormas dan LSM, sehingga mudah untuk dilakukan pembinaan dan pantauan. Jika ada ormas dan LSM dari daerah lain memasuki wilayah yang bukan wilayahnya, hal ini patut dipertanyakan.

“Selama ini, saat kami melakukan kunjungan kerja dalam daerah (KKDD) kami memantau dan mencari informasi keperangkat desa dan kepala desa terkait ormas dan LSM yang ada di wilayahnya. Jika ada ormas yang menyimpang dari tugas perlu dipertanyakan juga. Karenanya Pemkab Bantaeng perlu melakukan pembinaan dan pantauan sedetil mungkin terhadap keberadaan ormas dan LSM,” terangnya.

Yusdanar menambahkan, hal ini untuk mendeteksi adanya ormas dan LSM yang asli dan yang abal-abal. Yusdanar mencontohkan, pihaknya pernah saksikan langsung Sekertaris Daerah (Sekda) Bantaeng, Abdul Wahab kedatangan LSM yang tidak berkompeten dan tidak memiliki dasar yang jelas dengan tujuan berbeda dengan maksud melakukan investigasi yang bukan kewenanganya.

“Tentu kami berharap kepada Kesbangpol Pemkab Bantaeng untuk mengetahui sebenarnya ormas dan LSM yang ada diwilayah kabupaten. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta Kepala desa harus bisa tegas menyikapi hal ini dan jika sudah melakukan intimidasi dan ancaman perlu menempuh jalur hukum,” ujarnya.

“Sanksi pidana pada pasal 82 A ayat 1 berbunyi setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 hurup C dan hurup d pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama satu tahun,” bebernya.

Terakhir kami sampaikan bahwa mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undan-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi  kemasyarakatan menjadi undang-undang.

Terpisah, Menyikapi hal itu Kesbangpol Pemkab Bantaeng, Abdullah saat dikonfirmasi Via Wastppat Selasa,(20/04/2021) sore, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti terkait hal tersebut.

“Tentu kami akan bergerak secepatnya bersama anggota untuk melakukan pendataan pagi para ormas dan LSM, baik yang bertugas diwilayah Pemkab Bantaeng maupun LSM lintas daerah,” ucapnya.

Lebih lanjut ia katakan bahwa untuk ormas dan LSM agar secepatnya melaporkan keberadaannya ke Kesbangbol Pemkab Bantaeng, guna memudahkan bagi kami untuk deteksi mana yang sudah terdaftar Secara administrasi dan tidak khususnya wilayah Penugasan dibantaeng.

Disamping itu ia juga mengimbau kepada  Ormas dan LSM yang tdak lengkap secara administrasi agar kiranya dapat melangkapinya demi kebaikan kita bersama.

Pewarta: Ramli | Editor: Redaksi

Pos terkait