Pemerintah Bantaeng raih opini WTP 6 kali berturut-turut

  • Whatsapp

Bantaeng, aksaranews.com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini WTP tertinggi LKPD ini dicapai Pemerintah Bantaeng untuk yang ke 6 kali secara berturut-turut sejak tahun 2014.

Bacaan Lainnya

Dalam acara yang digelar secara virtual ini terlihat Bupati Bantaeng melakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kabupaten Bantaeng, bertempat di ruang pola kantor Bupati Bantaeng, Jum’at (28/05/201).

Penandatangann berita acara untuk Kabupaten Bantaeng ditandangani langsung oleh Bupati Bantaeng, H. Ilham Azikin bersama Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah yang hadir di dua tempat berbeda. Yang disaksikan langsung sejumlah jajaran Pemkab Bantaeng dan Forkopimda.

“Alhamdulillah, opini WTP BPK ini adalah prestasi luar biasa seluruh jajaran Pemkab Bantaeng dalam mengelola keuangan daerah. Prestasi opini WTP 6 kali berturut-turut,” kata Bupati Bantaeng lham Azikin

Menurut Bupati Ilham, jajaran Pemkab Bantaeng terus bekerja lebih baik dan mempertanggung jawabkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi serta peraturan perundang-undangan.

“Terima kasih kepada jajaran BPK atas bimbingan dan arahan sehingga pengelolaan keuangan Pemkab Bantaeng terus lebih baik,” ucapnya.

Bupati Ilham Azkin juga berterima kasih kepada BPK atas masukan dan saran yang berikan kepada pemkab Bantaeng.

“Insyah Allah, kami akan terus memperbaiki sistem pengelolaan anggaran sesuai arahan BPK dan sesuai peraturan yang ada,”ungkapnya.

Sekedar diketahui bahwa kegiatan ini di ikuti sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD di Sulawesi Selatan diantaranya:

Kabupaten Luwu timur, Sidrap, Sinjai, Tana Toraja, Soppeng,Wajo, Toraja Utara, Enrekang, Jeneponto,Gowa, Pangkep, Bantaeng.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan (Sul-sel) Wahyu Priyono mengatakan, opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan pemerintah daerah.

Didasarkan atas kesesuaian standar akuntansi keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern.

Wahyu mengucapkan selamat atas opini BPK yang diraih pemerintah kabupaten Bantaeng dan Kabupaten lainnya

“Kami berharap, kerja keras yang dilakukan pemerintah daerah selama ini, juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutupnya.(***)

Pewarta: Ramli | editor: Redaksi

Pos terkait