KPK nilai Bolaang Mongondow Timur terjaga dari Korupsi

Boltim, aksaranews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penilaian positif terhadap Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang masih terjaga dari potensi korupsi.

Penilaian ini didasarkan pada hasil pencapaian Pemerintah Kabupaten Boltim yang berhasil meraih peringkat 9 dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Menurut pernyataan resmi Pemkab Boltim yang dikutip aksaranews.com, Selasa (16/01/2024), Pemerintahan Bupati Dr. (C) Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si., berhasil menunjukkan komitmen serius dalam pencegahan korupsi.

Perolehan nilai tersebut merupakan langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Pemerintah Boltim, dalam melakukan pencegahan korupsi dan meningkatkan tata Kelola pemerintahan sesuai dengan Visi Misi Bupati Boltim.

“Alhamdulillah dengan kerja yang baik dari seluruh stakeholder dan arahan serta petunjuk pak Bupati, Sekretaris Daerah dan para Asisten Setda akhirnya nilai MCP KPK bisa meraih nilai 84,10 naik dari tahun sebelumnya yaitu 69,71 dan melampaui target yg ditetapkan tahun ini yaitu 80,” kata Inspektur Daerah Kabupaten Boltim, Ade Herly Mokoginta.

Menurut Ade Herly, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Boltim diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Kata dia, nilai yang diperoleh menandakan bahwa Kabupaten Boltim berkomitmen melakukan pencegahan korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai visi misi Bupati serta masuk dalam zona hijau dalam upaya pencegahan korupsi.

“Insya Allah Tahun depan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi,” kata Mokoginta sembari menyebut penilaian positif dari KPK akan terus meningkatkan integritas dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Terakhir, Ade Herly menambahkan, bahwa Pemerintah Boltim berkomitmen untuk menjaga reputasi sebagai daerah yang bersih dari korupsi, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Adapun Monitoring center for prevention (MCP) merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan intervensi.

Berikut area yg menjadi penilaian KPK adalah: