Komitmen tangani stunting, Kemenkeu RI beri Insentif fiskal Rp 6 Millar ke Pemkab Bantaeng

Bantaeng, aksaranews.com Dalam rangka memacu pekerjaan Pemerintah Kabupaten, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Sri Mulyani memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah berprestasi.

Salah satunya, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, mendapat bantuan insentif fiskal senilai Rp 6 Millar, yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jum’at (06/07/2023) kemarin.

Menurutnya, Pemberian insentif fiskal ini, sebagai bentuk penghargaan dari Kemenkeu atas kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam kategori penurunan Stunting tahun Anggaran 2023 dan penghargaan kepada mitra Pemerintah yang telah berkontribusi dalam percepatan penurunan Stunting,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam kegiatan rapat koordinasi nasional dalam percepatan penurunan stunting tersebut.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Bantaeng, Andi Abubakar mengucapkan syukur Alhamdulilah, atas kerja keras Pemkab Bantaeng dalam menurunkan stunting mendapatkan apresiasi berupa insentif fiskal sebanyak Rp 6 Milliar yang menambah kapasitas fiskal daerah.

“Bantaeng merupakan daerah tercepat dalam penurunan stunting, dari sejumlah daerah yang ada Sulawesi Selatan. Yang menerima penghargaan berupa insentif fiskal sebagai daerah yang berhasil menurunkan angka stunting di atas capaian nasional,” tuturnya.

Abubakar menyebutkan, pencapaian itu merupakan hasil kerjasama semua stakeholder yang berkemauan dan bekerja keras menekan angka stunting.

“Saya berterimakasih kepada jajaran pemerintah kabupaten, kecamatan sampai desa, para kader kesehatan dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penurunan stunting,” ujarnya.

“Abubakar merinci, sejak tahun 2018, di Bantaeng percepatan penurunan stunting telah berhasil menurunkan hingga 9,2 persen dalam 4 tahun terakhir. Namun demikian untuk mencapai target penurunan prevelensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang, maka diperlukan

konsolidasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah,” pungkasnya.

 

***

"Mau Berita Terbaru Lainnya dari aksaranews.com? Yuk Follow Kami di Google News"