Kena “semprot” Mendagri, realisasi anggaran Covid-19 Provinsi Sulut rendah

  • Whatsapp
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Istimewa)

Jakarta, aksaranews.com Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan teguran tertulis untuk 19 provinsi, salah satunya Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Hal ini dilakukan Mendagri karena menilai realiasi anggaran penanganan Covid-19 hingga insentif tenaga kesehatan (Nakes) masih rendah.

“Kami sudah menyisir dan melakukan rapat berkali-kali dengan kepala daerah dan ada beberapa daerah yang penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19 masih rendah, termasuk realisasi untuk insentif tenaga kesehatan yang masih belum banyak berubah,” terang Tito Karnavian.

Ditambahkan Tito, “Pemerintah daerah tidak perlu menunggu program dari pemerintah pusat, yang diharapkan bahwa kepala daerah proaktif dalam penanganan Covid-19 apalagi dalam pengelolaan anggaran termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak, dengan satu catatan, anggaran tidak di markup,” tegas mantan Kapolri ini,

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam jumpa pers bersama Menko Luhut Binsar Panjaitan, Mensos Tri Risma Haryanti dan Menkeu, Sri Mulyani, yang disiarkan virtual melalui YouTube, Sabtu (17/7/2021) terkait evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat.

Tito menyebut teguran tertulis itu disampaikan per hari ini ke 19 provinsi tersebut. “Hal ini adalah langkah tegas yang harus dilakukan dan memang tidak biasanya, jadi  mohon maaf, atas langkah yang cukup tegas ini yang jarang kami lakukan,” ujarnya.

Tito kemudian membeberkan ke 19 provinsi yang mendapat teguran tertulis tersebut, diantaranya:

  1. Provinsi Aceh
  2. Provinsi Sumbar
  3. Provinsi Kepri
  4. Provinsi Sumsel
  5. Provinsi Bengkulu
  6. Provinsi Kepulauan Babel
  7. Provinsi Jabar
  8. Provinsi DI Yogyakarta
  9. Provinsi Bali
  10. Provinsi NTB
  11. Provinsi Kalbar
  12. Provinsi Kalteng
  13. Provinsi Sulsel
  14. Provinsi Sulteng
  15. Provinsi Sulut
  16. Provinsi Gorontalo
  17. Provinsi Maluku
  18. Provinsi Malut
  19. Provinsi Papua

“Memang dalam beberapa kunjungan ke daerah, kami menemukan ada beberapa kepala daerah yang tidak tahu kondisi keuangan daerah masing-masing, karena yang lebih paham soal keuangan daerah adalah Bappeda atau Badan Keuangannya, BPKAD, tutur Tito, sebagaimana dilansir detikcom. (*)

Pewarta: Charly │ Editor: Redaksi

Pos terkait