Bolmong, Aksaranews.com – Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, menerima kunjungan kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Utara di ruang kerjanya, Kamis (30/4/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen perlindungan hak asasi manusia di daerah melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan berbasis HAM dapat berjalan efektif hingga ke tingkat lokal.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula pentingnya keselarasan regulasi daerah dengan kebijakan nasional terkait perlindungan HAM. Harmonisasi aturan dianggap sebagai langkah strategis agar setiap kebijakan daerah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara nasional.
Kedua pihak juga sepakat bahwa kerja sama yang erat menjadi kunci dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat secara merata. Pendekatan inklusif dinilai perlu terus diperkuat, terutama dalam aspek pelayanan publik, penegakan hukum, serta perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Melalui edukasi dan pembekalan, ASN diharapkan mampu memahami serta menerapkan prinsip HAM dalam setiap tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan daerah turut menjadi agenda penting. Pemerintah daerah bersama pihak KemenHAM akan meninjau berbagai regulasi guna memastikan tidak ada aturan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi, khususnya bagi kelompok rentan.
Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan di Bolmong. Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi kuat dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Kerja sama ini sangat penting agar nilai-nilai HAM tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik,” ujar Yusra.
Ia juga menekankan perlunya tindak lanjut nyata dari hasil pertemuan tersebut, sehingga implementasi HAM dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Bolmong bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Utara berkomitmen menyusun program jangka pendek yang difokuskan pada penguatan kelembagaan dan penyesuaian kebijakan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong Bolmong menjadi daerah yang menjunjung tinggi keadilan serta perlindungan HAM secara menyeluruh. (Joe/Aksara)
