Boltim  

Bupati Boltim minta Sangadi sosialisasikan pentingnya membayar pajak

Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si (Foto: aksaranews.com / Riswan Hulalata)
banner 120x600

Boltim, aksaranews.com Bupati Bolaang Mongondow Timur Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si., meminta kepada seluruh Kepala Desa (Sangadi) menyosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Pajak yang dimaksud adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun pajak-pajak lainnya yang dikelolah oleh negara maupun daerah.

Hal ini Bupati sampaikan saat menyerahkan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) dan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak Bumi Bangunan perdesaan ke Pemerintah Kecamatan, Selasa (21/06/2022) di aula lantai 3 kantor bupati.

Dokumen tersebut diserahkan langsung bupati Sachrul Mamonto kepada 7 Camat dan disaksikan oleh seluruh Sangadi se-kabupaten boltim.

“Setelah SPPT ini diterima, agar segera menyampaikan dan menyosialisasikan kepada wajib pajak di setiap kesempatan. Para Camat agar ikut andil dalam mensukseskan,” tutur bupati.

Menurutnya, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang berimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

“Ini sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah,” kata mantan Ketua DPRD Boltim ini.

“Dan daerah Kabupaten Kota diberi bagian dalan pemungutan pajak daerah yang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sambungnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Boltim, Wiwik Kurnia Buchari menyampaikan, penyerahan SPPT dan DHKP merupakan agenda tahunan di Kabupaten Boltim.

Dimulai bulan Juni sampai dengan bulan Desember batas jatuh tempo pembayaran pajak SPPT dan DHKP. Hal ini juga menjadi syarat untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bahwasanya pajak sudah harus lunas.

“Jadi saat Sangadi akan mencairkan Alokasi Dana Desa, nah itu jadi persyaratan. Desa sudah harus lunas pembayaran pajak,” ujar Wiwik Kurnia.

Ia menyebut, pembayaran pajak dari masyarakat ke Pemerintah Desa merupakan bagian dari kinerja perangkat desa dalam mensosialisasikan akan pentingnya membayar pajak.

Sehingga pencairan ADD akan dibayarkan jika terpenuhi pelunasan pembayaran SPPT.

“Masih akan kami pending pencairan jika pajak belum dilunasi, karena ini bagian dari kinerja. ADD itu kan pembayaran tunjangan pegawai,” tegasnya.

Wiwik mengatakan penyerahan DHKP oleh bupati kepada Camat dan Sangadi sebanyak 34.537 dengan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 3.318.527.227.

“Jadi diharapkan kerjasama dari Camat dan Sangadi-sangadi supaya target ini bisa tercapai, karena nantinya mereka dapat insentif dari sini. Jadi jika target tercapai sekian persen maka insentif yang diterima juga sesuai,” pungkasnya.

Pewarta: Riswan │ Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.